Beberapa sanksi yang dapat dikenakan antara lain penundaan atau pemotongan Dana Transfer Daerah (DAU, DAK, DBH), kehilangan Dana Insentif Fiskal, hingga pengawasan intensif oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

wagub-NTT-2
Baca Juga:Wagub Johni Asadoma Perjuangkan Rp1,6 Triliun untuk Bangun 19 Jalan Strategis dan 7 Jembatan di NTT

Bahkan, hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD dapat ditunda pembayarannya selama enam bulan. Selain itu, ketidakpatuhan dapat menjadi temuan BPK dan memengaruhi opini serta skor kinerja fiskal daerah.

Solusi agar Belanja Pegawai Tidak Melebihi 30 Persen

Menurut Alfred Zacharias, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dan terukur. Ia menawarkan sejumlah solusi yang dapat diterapkan secara bertahap dan sistematis.

Iklan

1. Reformasi dan Perampingan Birokrasi (Lean Bureaucracy)
Penataan ulang struktur organisasi melalui merger OPD dan optimalisasi struktur agar lebih ramping namun tetap fungsional. Kebijakan outsourcing untuk fungsi tertentu juga bisa menjadi opsi efisiensi.

febrie-3
Baca Juga:Mantan Kajati NTT Febrie Adriansyah jadi Tersangka Korupsi dan TPPU, Pernah Tangani Kasus NTT Fair

2. Rasionalisasi dan Optimalisasi SDM
Penghentian atau pembatasan pegawai kontrak yang tidak produktif, serta rasionalisasi kebutuhan pegawai secara proporsional antara ASN organik dan P3K. Penggunaan P3K difokuskan pada tugas fungsional spesifik dan vital.

3. Moratorium Rekrutmen CASN
Moratorium atau pembatasan rekrutmen pegawai baru guna menekan beban belanja pegawai dalam jangka menengah. Termasuk PPPK yang sudah ada dialihkan ke pemerintah pusat.