Ba’a, RakyatNTT.ID Kekosongan dokter spesialis kandungan (Obgyn) di RSUD Ba’a, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipastikan berdampak serius terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Kondisi ini dikhawatirkan akan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah tersebut.

Seorang dokter senior yang bertugas di Rote Ndao dan enggan disebutkan namanya menilai situasi ini sangat berisiko bagi keselamatan pasien, khususnya ibu hamil dengan komplikasi.

“Ini sangat riskan. Ketika satu daerah tidak memiliki dokter Obgyn, saya bisa pastikan angka kematian ibu dan anak akan meningkat,” ujarnya saat dikonfirmasi media ini.

Iklan

Ia juga menyayangkan lambannya respons pihak manajemen rumah sakit dan dinas terkait dalam menangani persoalan tersebut.

“Seharusnya Direktur RSU segera mencari solusi cepat, bukan hanya berharap usulan ke Kementerian Kesehatan. Itu butuh waktu lama. Kalau dibiarkan, akan ada korban akibat persalinan dengan komplikasi,” tegasnya.

Desak Solusi Darurat

Menurutnya, langkah darurat bisa segera diambil, seperti meminjam dokter spesialis Obgyn dari rumah sakit di Kota Kupang atau RS rujukan milik Pemerintah Provinsi NTT, minimal dua hari dalam sepekan dengan skema insentif khusus.

“Untuk jangka panjang silakan usul ke Kemenkes. Tapi untuk saat ini, perlu solusi cepat agar pelayanan persalinan tetap berjalan aman,” tambahnya.

Tanpa dokter spesialis kandungan, pasien dengan kebutuhan operasi caesar atau persalinan dengan kelainan tertentu terpaksa dirujuk ke Kupang. Hal ini tentu membebani masyarakat, baik secara biaya maupun risiko perjalanan medis.

Diduga Terkait Penghentian Insentif

Media juga memperoleh informasi bahwa hengkangnya dokter spesialis Obgyn dan dokter spesialis penyakit dalam dari Rote Ndao diduga berkaitan dengan penghentian insentif daerah.

Sebelumnya, para dokter menerima insentif sebesar Rp45 juta per bulan, dengan rincian Rp25 juta dari Kementerian Kesehatan dan Rp20 juta dari pemerintah daerah. Namun, sejak 2 Januari 2026, insentif dari pemerintah daerah disebut dihentikan sepihak, sehingga dokter hanya menerima Rp25 juta dari Kemenkes.

Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu pemicu mundurnya tenaga spesialis dari RSUD Ba’a.

Hingga berita ini diterbitkan, dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan manajemen RSUD Ba’a, belum memberikan tanggapan resmi meski telah dikonfirmasi media.

Situasi ini memicu kekhawatiran masyarakat, mengingat layanan kesehatan ibu dan anak merupakan kebutuhan mendasar yang tak bisa ditunda. Tanpa kehadiran dokter spesialis kandungan, risiko keselamatan ibu dan bayi di Rote Ndao menjadi taruhan. (rnc27)