“Untuk jangka panjang silakan usul ke Kemenkes. Tapi untuk saat ini, perlu solusi cepat agar pelayanan persalinan tetap berjalan aman,” tambahnya.

Tanpa dokter spesialis kandungan, pasien dengan kebutuhan operasi caesar atau persalinan dengan kelainan tertentu terpaksa dirujuk ke Kupang. Hal ini tentu membebani masyarakat, baik secara biaya maupun risiko perjalanan medis.

Diduga Terkait Penghentian Insentif

Media juga memperoleh informasi bahwa hengkangnya dokter spesialis Obgyn dan dokter spesialis penyakit dalam dari Rote Ndao diduga berkaitan dengan penghentian insentif daerah.

Sebelumnya, para dokter menerima insentif sebesar Rp45 juta per bulan, dengan rincian Rp25 juta dari Kementerian Kesehatan dan Rp20 juta dari pemerintah daerah. Namun, sejak 2 Januari 2026, insentif dari pemerintah daerah disebut dihentikan sepihak, sehingga dokter hanya menerima Rp25 juta dari Kemenkes.

Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu pemicu mundurnya tenaga spesialis dari RSUD Ba’a.

Hingga berita ini diterbitkan, dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan manajemen RSUD Ba’a, belum memberikan tanggapan resmi meski telah dikonfirmasi media.

Situasi ini memicu kekhawatiran masyarakat, mengingat layanan kesehatan ibu dan anak merupakan kebutuhan mendasar yang tak bisa ditunda. Tanpa kehadiran dokter spesialis kandungan, risiko keselamatan ibu dan bayi di Rote Ndao menjadi taruhan. (rnc27)