Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kupang, RakyatNTT.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil langkah progresif dengan membentuk lima tim kerja khusus guna mempercepat pembangunan daerah.
Kebijakan strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah yang digelar di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Jumat (27/2/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena, didampingi Plh. Sekda NTT Rita Wuisan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT Yosef Rasi, serta Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bernhard Menoh. Hadir pula jajaran pimpinan perangkat daerah, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan staf terpilih.
Selaraskan SDM dengan RPJMD
Kepala BKD Provinsi NTT Yosef Rasi dalam laporannya menjelaskan bahwa pembentukan tim percepatan pembangunan NTT bertujuan menyelaraskan potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam, dan kekayaan budaya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Setiap tim akan diisi 50 orang dengan komposisi 60 persen pejabat struktural dan 40 persen staf. Tim bersifat lintas sektor dan tidak kaku pada jabatan birokrasi, melainkan berbasis kapasitas individu dan kompetensi.
“Tim ini dibentuk untuk mempercepat koordinasi, menghemat waktu dan energi. Konsolidasi program sangat penting agar kekuatan kita tidak bias ke mana-mana,” tegas Gubernur Melki.
Lima Tim Strategis Percepatan
Gubernur membagi fokus kerja ke dalam lima tim strategis dengan tugas dan koordinator berbeda.
1. Tim Akselerasi Dasacita dan Program Pusat
Tim ini dipimpin Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Alfons Theodorus. Tugasnya melakukan review dan percepatan implementasi program unggulan daerah (Dasacita) serta program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Swasembada Pangan.
2. Tim Implementasi Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Dipimpin Kepala Dinas Dukcapil Provinsi NTT, Jonny Ericson Ataupah, tim ini difokuskan pada validasi dan pembaruan data kemiskinan secara menyeluruh. Gubernur menargetkan angka kemiskinan NTT turun dari 17,5 persen menjadi 11,5 persen pada akhir masa kepemimpinannya.
Pendataan dilakukan secara langsung hingga tingkat desa (man-to-man) guna memastikan akurasi data dan mencegah manipulasi.
3. Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tim ini dikomandoi Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Bernhard Menoh. Fokusnya adalah menutup kebocoran pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menggali sumber-sumber PAD baru guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
4. Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Dipimpin Selfi Nange selaku Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT. Tim ini bertugas mendorong hilirisasi produk lokal melalui penguatan NTT Mart serta memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi ASN dan UMKM untuk kegiatan produktif.
5. Tim Komunikasi Pemerintahan
Dipimpin Prisila Parera, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT. Tim ini bertugas memproduksi konten dan pemberitaan positif setiap hari guna menjaga ruang publik dari informasi tidak produktif sekaligus membangun optimisme masyarakat.
Sorotan Serius pada Data Kemiskinan
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan pentingnya akurasi data kemiskinan. Ia menyoroti masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Kita hanya urus orang miskin, bukan orang bermental miskin. Data harus diklarifikasi sampai tingkat desa. Jangan sampai bantuan dipakai untuk judi atau miras,” tegasnya.
Ia juga meminta dukungan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk mengawal distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran. Bahkan, Gubernur menegaskan akan menindak tegas oknum yang terbukti memanipulasi data kemiskinan dengan pasal hukum yang berat.
Evaluasi Berkala dan Target Terukur
Tim percepatan pembangunan NTT ini bersifat operasional tanpa mengambil alih tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap bulan hingga satu tahun ke depan untuk memastikan target tercapai secara terukur.
Sebagai langkah lanjutan, Gubernur meminta agar segera dilakukan pengukuhan resmi tim serta penyusunan cascading kinerja bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan dapat lebih personal, objektif, dan berbasis hasil.
Pembentukan lima tim percepatan pembangunan NTT ini diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mendorong reformasi birokrasi, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
