Kupang, RakyatNTT.ID – Mantan birokrat Alfred Zacharias mengaku prihatin atas meninggalnya seorang bocah SD di Kabupaten Ngada, NTT, akibat tekanan hidup karena kemiskinan.

Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Ia menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan masalah struktural, sosial, dan kultural yang memerlukan pendekatan menyeluruh.

Penanganan Kemiskinan

Menurut Alfred Zacharias, penanganan kemiskinan di Indonesia memiliki pijakan hukum yang jelas, antara lain UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Strategi Nasional Penanganan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Ketiga regulasi ini menjadi rujukan utama pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan,” kata mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao ini.

Menurutnya, kemiskinan dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Kemiskinan Relatif, yang terjadi akibat ketimpangan pendapatan dan akses antar kelompok masyarakat. Selain itu, Kemiskinan Absolut atau Destitusi (Kemiskinan Ekstrem), yaitu kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup. Pengelompokan ini memudahkan pemerintah membuat kebijakan penanganan.

Alfred Zacharias mengidentifikasi tiga sumber utama penyebab kemiskinan. Pertama; Kemiskinan Struktural diakibatkan oleh sistem dan kebijakan yang tidak adil.

Kedua; Kemiskinan Natural, yang dipengaruhi faktor alam seperti bencana dan keterbatasan sumber daya alam.

Ketiga; Kemiskinan Kultural, yang berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat.

Menurutnya, kemiskinan melahirkan berbagai persoalan mendasar, di antaranya keterbatasan sumber daya, pengangguran, rendahnya pengetahuan dan keterampilan (skill), ketergantungan pada sektor pekerjaan informal, terbatasnya akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, sandang, pangan, papan, serta energi dan listrik, dan ketimpangan struktural yang memicu ketidakadilan dan diskriminasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya.

Hambatan Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan kerap terhambat oleh sejumlah faktor. Alfred menyebutkan keterbatasan dana menjadi faktor utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik pengetahuan maupun keterampilan.

Selanjutnya, ada penyelewengan, kebocoran anggaran, dan praktik korupsi, Keterbatasan infrastruktur, minimnya partisipasi masyarakat dan pranata sosial budaya, faktor alam dan budaya, termasuk sistem, nilai, dan perilaku termasuk data kemiskinan yang tidak akurat dan tidak valid.

Upaya Menurunkan Kemiskinan

Untuk menurunkan angka kemiskinan, Alfred menekankan sejumlah langkah strategis, antara lain:

  • Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan.
  • Memperluas akses layanan kesehatan.
  • Pembangunan infrastruktur guna membuka akses layanan dasar dan investasi.
  • Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja.
  • Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan.
  • Meningkatkan partisipasi masyarakat.
  • Memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
  • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
  • Upaya Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemerintah

Berbagai program pemerintah yang menjadi instrumen utama penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan. Beberapa di antaranya adalah Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Kerja (PIK), Program Indonesia Maju (PIM) untuk infrastruktur, Program Bantuan Sosial (Bansos), program pendidikan gratis dan beasiswa, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah (JKN/Jamkesda), Program UMKM dan perumahan, program bantuan pertanian (sarana prasarana, alsintan, pupuk, benih, dan integrated farming).

Selain itu, ada juga program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), program Padat Karya Desa, dan Program Desa Nelayan.

Cara Sederhana Mengenali Warga Miskin

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan (Kibernologi), Alfred Zacharias menjelaskan tiga indikator sederhana untuk mengenali kondisi kesejahteraan warga dalam kesehariannya.

“Pertama; jemuran pakaian – kalau pakaian yang dijemur selalu itu-itu saja, menandakan keterbatasan sandang dan daya beli. Kedua; kondisi anjing peliharaan – anjing yang kurus mencerminkan keterbatasan pangan, karena jika pangan cukup, hewan peliharaan pun terjamin makannya. Ketiga; halaman rumah – halaman yang dipenuhi tanaman dan bunga menunjukkan ketersediaan air yang cukup,” jelas Alfred.

Pemimpin Harus Menjadi Pamong, bukan Pangreh

Alfred menegaskan bahwa seorang pemimpin, mulai dari kepala daerah, camat, kepala desa/lurah, hingga ketua RT dan RW, sejatinya berfungsi sebagai pamong masyarakat. Pemimpin dituntut mengetahui secara detail kehidupan warganya.

“Ibarat selembar daun jatuh atau seekor tokek berbunyi, seorang pemimpin wilayah pun harus mengetahuinya,” ungkap Ketua Diaspora Rote Ndao ini.

Sebaliknya, jika pemimpin bersikap abai, tidak peduli, tidak solutif, dan gagal mengayomi kebutuhan dasar masyarakat, maka ia telah memposisikan diri sebagai pangreh praja, bukan pamong praja.

Pandangan ini menjadi pengingat kuat bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh kehadiran pemimpin yang peka, responsif, dan berpihak pada rakyat. (rnc)