Pemerintah, dalam hal ini, tidak bisa puas dengan angka yang terlihat baik di permukaan. Survei bukan tolok ukur yang sahih jika tidak ada perbaikan substansial dalam kehidupan masyarakat. Masalah mendasar—kemiskinan ekstrem, pendidikan yang tak menjamin hak anak, dan layanan dasar yang tak tersedia—harus menjadi ukuran yang lebih valid daripada sekadar hasil survei yang tidak mencerminkan kondisi nyata.

Jika seorang anak di Ngada tergelincir sampai memilih mengakhiri hidup karena tak mampu membeli perlengkapan sekolah, maka bagi saya, klaim kepuasan publik sebesar 80,5% jelas tidak layak dijadikan kebanggaan. Kecuali sebaliknya, 80,5% persen kinerja pemerintah gagal, baru kita apresiasi.

Jangan salah, angka statistik itu bukanlah bukti kesejahteraan. Angka yang tinggi secara matematis bisa saja muncul dari respons yang tak menangkap realitas subsisten masyarakat. Survei berbasis persepsi, tanpa disertai indikator perubahan riil, justru berpotensi menciptakan ilusi kolektif bahwa segala sesuatunya sudah baik, sementara yang tersisa adalah derita yang tak terlihat oleh angka statistik.

Dalam konteks ini, bagi saya, jauh lebih beradab kalau Pemprov NTT mengalihkan fokusnya dari survei berbasis persepsi ke survei yang berbasis hasil nyata dan terukur—kemiskinan berkurang, pemerataan pendidikan, dan peningkatan akses ke layanan dasar. Itu ukuran lebih manusiawi, lebih konkret, dan lebih berdampak.