Kondisi semacam ini sangat berisiko di negara dengan tingkat literasi politik yang masih timpang dan relasi kuasa yang belum seimbang. Pemindahan keputusan politik ke ruang DPRD membuka peluang besar bagi praktik elite capture, lobi tertutup, dan kompromi kepentingan yang sulit diawasi publik.

Ruang Publik dan Krisis Deliberasi

Jürgen Habermas mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya soal hasil, tetapi juga soal proses deliberatif yang berlangsung di ruang publik. Demokrasi yang sehat memerlukan diskursus terbuka, rasional, dan inklusif antara warga negara dan penguasa. Ketika ruang partisipasi dipersempit, kualitas deliberasi publik ikut menurun.

Pemindahan suara rakyat ke ruang DPRD berpotensi mematikan fungsi ruang publik sebagai arena kontrol dan kritik. Diskursus politik tidak lagi tumbuh dari bawah, melainkan ditentukan dari atas. Akibatnya, kebijakan publik kehilangan basis legitimasi komunikatif dan cenderung dipersepsi sebagai produk kekuasaan, bukan kesepakatan bersama.

Dalam jangka panjang, situasi ini melahirkan alienasi politik: rakyat merasa jauh dari negara, apatis terhadap proses politik, dan tidak percaya pada institusi demokrasi. Ironisnya, atas nama stabilitas, kebijakan semacam ini justru menyiapkan benih ketidakstabilan sosial-politik.

Stabilitas Politik: Argumen yang Menyesatkan?

Salah satu justifikasi yang kerap digunakan adalah bahwa pembatasan partisipasi langsung diperlukan demi stabilitas politik nasional. Argumen ini problematik. Stabilitas yang dibangun dengan mengorbankan hak politik rakyat adalah stabilitas semu.