PKS mendorong agar evaluasi pilkada melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, kampus, organisasi kemasyarakatan, NGO, tokoh bangsa, hingga publik luas melalui mekanisme partisipasi bermakna atau meaningful participation.

“Kita harus jujur mengevaluasi pilkada kita. Setelah 20 tahun pilkada langsung berjalan, evaluasi secara akademik, rasional, dan demokratis sangat diperlukan,” katanya.

Meski wacana pilkada lewat DPRD terus mengemuka, PKS menegaskan belum mengambil keputusan politik resmi. Sikap partai baru akan disampaikan dalam pembahasan RUU di DPR RI melalui Fraksi PKS.

Kholid juga menilai bahwa saat ini perhatian dan energi politik nasional seharusnya difokuskan pada penanganan bencana yang tengah terjadi di sejumlah daerah.

“Dalam situasi bencana saat ini, energi politik nasional sebaiknya difokuskan pada penanganan bencana,” pungkasnya. (*/rnc)