“Dalam Pilkada via DPRD, rakyat tidak memiliki ruang untuk menyalurkan kekecewaan secara demokratis. Akibatnya, frustrasi itu meledak dalam bentuk kekerasan. Inilah yang membuat konflik elit justru lebih berbahaya,” kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu.

Ia menambahkan, konflik semacam ini hampir selalu diselesaikan melalui intervensi pemerintah pusat, bukan mekanisme demokrasi lokal. Kondisi tersebut dinilai memperpanjang krisis legitimasi dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik.

Pilkada via DPRD bukan menghilangkan konflik, melainkan memindahkan episentrum konflik ke jantung kekuasaan daerah. Jika sejarah diabaikan, negara berisiko mengulang siklus konflik lama dengan ongkos sosial yang jauh lebih mahal,” pungkasnya. (*/rnc)

Iklan