Saat ini, bantuan pemerintah berupa 10 unit freezer box dinilai cukup membantu. Namun, untuk menjangkau pasar Jawa dengan volume besar, dibutuhkan fasilitas pembekuan yang lebih memadai.

Beban Biaya SKA dan BBM

Selain kendala logistik, persoalan biaya Surat Keterangan Asal Ikan (SKA) juga menjadi keluhan pelaku usaha perikanan. Megawati menyebut biaya SKA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT cukup memberatkan.

“Untuk ikan cakalang, biaya SKA bisa mencapai Rp10.000 per kilogram. Kalau kirim tiga ton, biayanya bisa sampai Rp30 juta hanya untuk surat,” ungkapnya.

Ia berharap pengurusan SKA dapat dilakukan di tingkat Kabupaten Lembata melalui Dinas Perikanan, sehingga biaya lebih terjangkau.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah ketersediaan BBM untuk melaut. Mahmud mengaku kerap harus mengantre hingga tiga hari hanya untuk mendapatkan 20 liter minyak di SPBU.

“Kalau tidak dapat, kami terpaksa beli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal. Ini sangat membebani biaya operasional,” keluhnya.

Harapan Nelayan Lembata

Para nelayan berharap pemerintah daerah dan pusat dapat terus memberikan dukungan berkelanjutan, baik melalui penambahan alat tangkap, perbaikan sistem distribusi BBM, kemudahan perizinan, maupun penguatan fasilitas pemasaran ikan.