Pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional atau mewajibkan pengaturan indikator yang lebih jelas.

Henry
Baca Juga:Polda NTT Bentuk Tim Joint Investigation untuk Usut Dugaan Intimidasi terhadap dr. Icha

Pasal Penghinaan Pemerintah dan Lembaga Negara

Sembilan mahasiswa dan pekerja swasta menggugat Pasal 240 dan 241 KUHP (Perkara 282/PUU-XXIII/2025). Mereka menilai istilah “menghina pemerintah atau lembaga negara” terlalu luas dan rawan digunakan untuk membungkam kritik.

Pasal ini dinilai mengancam kebebasan akademik, ekspresi politik, dan kepastian hukum.

Iklan

Mantan Karyawan Bank Gugat Pasal Korupsi

Gugatan terakhir diajukan oleh mantan karyawan bank, Ershad Bangkit Yuslivar, pada 31 Desember 2025 (Perkara 283/PUU-XXIII/2025). Ia menggugat Pasal 603 dan 604 KUHP serta Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

kasus KTP alor
Baca Juga:Terdakwa Kasus Dugaan Pemalsuan KTP di Alor Minta Dibebaskan, Vanessa Bacakan Pledoi tanpa Pengacara

Pemohon menilai frasa “memperkaya diri sendiri” dan “menguntungkan diri sendiri” berpotensi menjerat pekerja yang menjalankan tugas secara sah dan beritikad baik.

Ia meminta MK mempersempit makna pasal tersebut agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap aktivitas profesional. (*/rnc)