Deretan Pasal Kontroversial KUHP Baru Digugat ke MK, dari Demo hingga Zina

Pemohon menilai frasa seperti “kepentingan umum”, “keonaran”, dan “huru-hara” bersifat multitafsir dan berpotensi membatasi ruang demokrasi.

Baca Juga:Polda NTT Bentuk Tim Joint Investigation untuk Usut Dugaan Intimidasi terhadap dr. Icha

Pasal Ateisme Dinilai Ancam Kebebasan Berkeyakinan

Sebelas mahasiswa Universitas Terbuka menggugat Pasal 302 KUHP tentang hasutan agar seseorang tidak beragama (Perkara 274/PUU-XXIII/2025). Mereka menilai istilah “menghasut” tidak memiliki parameter jelas dan menimbulkan efek gentar (chilling effect).

Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan jaminan kebebasan berkeyakinan dalam UUD 1945.

Pasal Penghinaan Presiden Ikut Digugat

Gugatan terhadap Pasal 218 KUHP terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diajukan 12 mahasiswa pada 29 Desember 2025 (Perkara 275/PUU-XXIII/2025).

Baca Juga:Terdakwa Kasus Dugaan Pemalsuan KTP di Alor Minta Dibebaskan, Vanessa Bacakan Pledoi tanpa Pengacara

Pemohon menilai pasal tersebut memberikan perlakuan istimewa kepada presiden dan wapres, sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Pasal Zina Dinilai Diskriminatif

Sebanyak 11 mahasiswa hukum menggugat Pasal 411 KUHP tentang perzinaan (Perkara 280/PUU-XXIII/2025). Mereka menilai pasal ini berpotensi mengkriminalisasi pasangan yang pernikahannya tidak diakui negara, seperti pasangan beda agama.

Pasal ini dinilai mencampuri ranah privat dan melanggar hak konstitusional warga negara.

Baca Juga:Gadis Disabilitas di Kupang Diduga jadi Korban Kekerasan Seksual oleh Beberapa Pria, Polisi Intensifkan Penyelidikan

Hukuman Mati Dipersoalkan

Delapan mahasiswa menggugat Pasal 100 KUHP terkait pidana mati dengan masa percobaan (Perkara 281/PUU-XXIII/2025). Mereka menilai sejumlah frasa seperti “rasa penyesalan” dan “perbuatan terpuji” tidak memiliki indikator objektif.