Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Konsolidasi Elite Partai Besar

Jakarta, RakyatNTT.ID – Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai semakin menunjukkan arah konsolidasi elite partai besar. Sejumlah partai politik nasional, termasuk Partai Gerindra, diketahui telah menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.

Baca Juga:Nota Pengantar Wabup SBD Dipersoalkan, Sejumlah Anggota DPRD Minta Sidang Diskors

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki, menilai dorongan yang datang dari Partai Gerindra bersama Partai Golkar, PKB, dan PAN bukan semata-mata upaya perubahan sistem pemilihan, melainkan juga mengindikasikan penataan ulang peta kekuasaan politik di tingkat daerah.

Menurut Arifki, skema pilkada lewat DPRD secara struktural lebih menguntungkan partai-partai besar yang memiliki jumlah kursi signifikan dan jaringan fraksi kuat di parlemen daerah. Sebaliknya, mekanisme ini dinilai merugikan partai kecil yang selama ini mengandalkan popularitas figur dan dukungan langsung dari pemilih.

“Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi yang cair. Jika pilkada dilakukan lewat DPRD, ruang itu menyempit drastis. Politiknya menjadi semakin eksklusif,” ujar Arifki kepada Okezone, Senin (29/12/2025).

Baca Juga:DPP PDI Perjuangan Soal Kunjungan Jokowi ke NTT: Kalau Mau Ada Umbu dan Rambu Baru di Sumba, Silakan Terima Dia

Ia menambahkan, penerapan pilkada melalui DPRD berpotensi menggeser arena kompetisi politik dari ruang publik ke ruang-ruang tertutup parlemen. Dampaknya tidak hanya dirasakan calon independen, tetapi juga partai-partai kecil yang kehilangan daya tawar politik.

“Jika pilkada lewat DPRD benar-benar diterapkan, kompetisi politik tidak lagi berlangsung di hadapan publik. Penentuan kepala daerah akan banyak ditentukan oleh elite partai di pusat,” jelasnya.

Arifki juga menyoroti potensi praktik tawar-menawar antarelite partai dalam penentuan kepala daerah. Menurutnya, penempatan kader sebagai kepala daerah bisa saja dilakukan melalui mekanisme barter wilayah antarpartai untuk mencapai kesepakatan politik.

Baca Juga:Usman Husien Peduli Nasib Petani SBD: Harga Jagung Harus Stabil, Pupuk Subsidi Jangan Langka

“Penentuan kepala daerah bisa selesai di level pimpinan pusat partai. Antarpartai akan saling bertukar daerah untuk mengamankan kepentingan masing-masing,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan partainya mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wacana tersebut kembali mengemuka setelah Partai Golkar memasukkan usulan itu dalam hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

“Pada dasarnya pemerintah dan partai mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Kajian dan pembelajaran terhadap proses demokrasi kita terus berjalan,” kata Prasetyo kepada wartawan.

Baca Juga:Usman Husien Peduli Nasib Petani SBD: Harga Jagung Harus Stabil, Pupuk Subsidi Jangan Langka

Perdebatan mengenai pilkada lewat DPRD pun diperkirakan akan terus bergulir, seiring menguatnya dukungan dari sejumlah partai besar dan kekhawatiran dari berbagai pihak terhadap dampaknya bagi kualitas demokrasi lokal. (*/rnc)