“Jika pilkada lewat DPRD benar-benar diterapkan, kompetisi politik tidak lagi berlangsung di hadapan publik. Penentuan kepala daerah akan banyak ditentukan oleh elite partai di pusat,” jelasnya.

Arifki juga menyoroti potensi praktik tawar-menawar antarelite partai dalam penentuan kepala daerah. Menurutnya, penempatan kader sebagai kepala daerah bisa saja dilakukan melalui mekanisme barter wilayah antarpartai untuk mencapai kesepakatan politik.

“Penentuan kepala daerah bisa selesai di level pimpinan pusat partai. Antarpartai akan saling bertukar daerah untuk mengamankan kepentingan masing-masing,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan partainya mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wacana tersebut kembali mengemuka setelah Partai Golkar memasukkan usulan itu dalam hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

“Pada dasarnya pemerintah dan partai mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Kajian dan pembelajaran terhadap proses demokrasi kita terus berjalan,” kata Prasetyo kepada wartawan.

Perdebatan mengenai pilkada lewat DPRD pun diperkirakan akan terus bergulir, seiring menguatnya dukungan dari sejumlah partai besar dan kekhawatiran dari berbagai pihak terhadap dampaknya bagi kualitas demokrasi lokal. (*/rnc)