“Pengalaman empiris menunjukkan banyaknya suara kandidat sering ditentukan oleh banyaknya amplop yang dibagikan ke rakyat. Namun potensi money politic di kalangan anggota dewan juga harus diantisipasi dengan pengawasan ketat aparat penegak hukum,” paparnya.

Di sisi lain, Viva menjelaskan bahwa pihak yang menolak pilkada dipilih DPRD umumnya berangkat dari semangat menjaga kedaulatan rakyat dan legitimasi politik kepala daerah terpilih.

“Pilkada langsung dianggap lebih menghargai partisipasi rakyat, dan kepala daerah terpilih memperoleh legitimasi politik langsung dari rakyat,” jelasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 telah menyepakati sejumlah poin strategis, termasuk usulan agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD serta pembentukan Koalisi Permanen.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan, Golkar mendorong transformasi kerja sama politik dari koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju koalisi permanen yang ideologis dan strategis.

“Partai Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).