Kupang, RakyatNTT.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) Gubernur bersama Wali Kota Kupang dan Bupati se-Provinsi NTT pada Jumat (21/11), bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Raker ini bertujuan membangun kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mendorong akselerasi pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Rapat kerja bertema “Membangun NTT Lebih Maju Melalui Kolaborasi Inovatif” ini dibuka langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Plh. Sekda Provinsi NTT Flori Rita Wuisan, sejumlah bupati/wakil bupati se-NTT, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta pimpinan perangkat daerah lingkup provinsi.

Gubernur Tekankan Inovasi di Tengah Efisiensi Anggaran

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa raker ini sangat relevan menghadapi tantangan dan peluang pembangunan daerah, apalagi di masa efisiensi anggaran.

“Di tengah dinamika kebijakan efisiensi anggaran, kita dituntut melakukan inovasi dalam tata kelola keuangan agar belanja daerah tepat biaya, tepat sasaran, dan tepat guna,” tegasnya.

Gubernur juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk evaluasi tarif pajak dan retribusi yang tetap selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menekankan pencarian sumber pendapatan baru tanpa membebani rakyat.

Soroti Risiko Iklim Ekstrem dan Penguatan Mitigasi Bencana

Gubernur Melki juga menyoroti meningkatnya risiko perubahan iklim ekstrem yang berdampak pada ketahanan daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

“Kita perlu berinovasi dalam mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif dan infrastruktur yang adaptif. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Anggaran mitigasi bencana harus kita dorong lebih kuat,” ujarnya.

Penguatan Sektor Kesehatan dan Pemerataan Layanan

Dalam isu kesehatan, Gubernur menegaskan perlunya pendekatan baru dalam meningkatkan pemerataan layanan, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan SDM kesehatan di seluruh wilayah NTT.

Menutup arahannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan raker ini sebagai ruang berbagi gagasan dan merumuskan langkah konkret pembangunan.

“Saya yakin kita memiliki mimpi yang sama agar daerah ini maju melalui kolaborasi dan kerja inovatif,” pungkasnya.

Penghargaan Penurunan Stunting dan Penandatanganan Komitmen 2026

Raker ditutup dengan pemberian plakat penghargaan kepada 10 kepala daerah terbaik dalam Pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024. Kabupaten-kabupaten penerima penghargaan tersebut adalah:

  • Flores Timur
  • Manggarai Timur
  • Rote Ndao
  • Belu
  • Nagekeo
  • Ngada
  • Ende
  • Timor Tengah Utara
  • Sabu Raijua
  • Sumba Timur

Usai penyerahan penghargaan, Gubernur NTT bersama para bupati/wakil bupati menandatangani Komitmen Bersama Pembangunan NTT 2026 yang memuat 11 poin strategis, meliputi:

  1. Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, pelatihan keterampilan, serta modal usaha dan lapangan kerja.
  2. Dukungan terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan kemandirian pangan–energi–air.
  3. Keberlanjutan perlindungan JKK dan JKM bagi pekerja rentan.
  4. Dukungan penanganan stunting melalui peningkatan gizi, sanitasi, dan kesadaran masyarakat.
  5. Perlindungan balita melalui imunisasi dasar lengkap.
  6. Pencegahan HIV/AIDS melalui edukasi, layanan kesehatan, dan penghapusan stigma terhadap ODHA.
  7. Dukungan pembangunan rumah layak huni dan perumahan terjangkau.
  8. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan pencegahan korupsi.
  9. Percepatan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
  10. Percepatan pembangunan NTT Mart sesuai ketentuan yang berlaku.
  11. Percepatan implementasi program One Village One Product (OVOP) untuk peningkatan PAD 2026.

Raker ini menjadi momentum penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT untuk menyatukan langkah strategis menuju pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan inovatif pada tahun 2026. (*/rnc)