Jakarta, RakyatNTT.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait isu keberadaan bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara tersebut disebut-sebut beroperasi tanpa perangkat negara seperti petugas Imigrasi dan Bea Cukai, sehingga memicu polemik publik.

“Kelihatannya seperti itu (bandara di Morowali tidak ada petugas Bea Cukai). Nanti kita lihat seperti apa ke depannya, harusnya ada atau tidak,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Purbaya mengaku mendengar bahwa bandara tersebut memiliki izin khusus sehingga disebut tidak memerlukan petugas Bea Cukai. Meski demikian, ia menegaskan bahwa informasi izin tersebut harus dikonfirmasi kepada pihak berwenang karena bukan merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.

Namun, ia memastikan bahwa Kemenkeu siap menugaskan petugas Bea Cukai jika bandara itu memang membutuhkan perangkat negara.

“Kalau mau dikasih, ya kita siap orangnya. Orang Bea Cukai banyak. Imigrasi juga katanya ditelepon mau ngasih. Jadi pada dasarnya, begitu ditugaskan, kita kirim orang ke sana,” tegasnya.

Isu bandara ilegal ini sebelumnya menyeret nama PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bandara milik perusahaan tersebut sempat dituding tidak memiliki perangkat negara sesuai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Menanggapi tudingan itu, Head of Media Relations PT IMIP, Dedi Kurniawan, memastikan bahwa bandara mereka terdaftar resmi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Terkait hal ini, kami menyarankan rekan media untuk mengonfirmasi kepada Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar selaku pengawas operasional Bandara IMIP,” jelasnya dalam keterangan resmi.

Selain Bandara IMIP, Morowali juga memiliki Bandara Maleo (Bungku) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019. Bandara milik Pemkab Morowali itu dibangun melalui APBN/APBD, dikelola oleh Ditjen Perhubungan Udara, dan berstatus bandara umum.

Bandara Maleo disebut memiliki kehadiran penuh aparat negara, mulai dari petugas Imigrasi, Bea Cukai, hingga TNI/Polri. (*/rnc)