Mereka menekankan pentingnya akses setara bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pendidikan politik, berpartisipasi dalam pemilu, hingga terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Baca Juga:Rapat Anggota Luar Biasa Kopdit Swasti Sari Digelar Akhir Pekan, Kondisi Keuangan Disorot

Perindo NTT Perkuat Edukasi Hak-Hak Politik Disabilitas

Dalam paparannya, Ketua DPW Partai Perindo NTT, Simson A. Lawa menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan berhak mendapatkan akses informasi politik yang memadai. Ia menggarisbawahi bahwa keterlibatan politik mereka bukan hanya hak, tetapi bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih berkeadilan.

“Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengetahui, memahami, dan menentukan pilihan politiknya tanpa hambatan. Kita semua memiliki tanggung jawab memastikan mereka dapat menggunakan hak tersebut secara penuh,” ujar Simson dalam sesi penyampaian materi.

Iklan

Menurutnya, partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan inklusivitas politik berjalan secara nyata. Perindo NTT, kata Simson, tidak ingin penyandang disabilitas hanya menjadi objek politik, tetapi menjadi subjek yang ikut menentukan arah pembangunan.

paulus lobo
Baca Juga:Legislator NTT Paulus Lobo Dukung Pemilu Lebih Adil, Soroti Parliamentary Threshold

Sementara itu, Sekretaris DPW Perindo NTT, Arieston Dappa, menekankan bahwa pendidikan politik merupakan langkah awal untuk membuka ruang lebih besar bagi partisipasi kelompok disabilitas. Ia menjelaskan berbagai aturan perundangan yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak memilih dan dipilih, hak mendapatkan informasi, serta hak untuk memperoleh fasilitas yang memudahkan mereka berpartisipasi dalam pemilu.

Masukan Penting kepada Perindo NTT

Penyandang disabilitas diberi kesempatan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dalam konteks politik dan pemerintahan. Perwakilan komunitas disabilitas menyampaikan bahwa masih banyak anggota mereka yang belum terdata secara resmi. Hal ini menyebabkan akses mereka terhadap program pemerintah, termasuk hak politik saat pemilu, menjadi terhambat.

Komitmen Wujudkan Demokrasi yang Lebih Inklusif

Ketua II DPW Perindo NTT, Yosafat Koli, menegaskan bahwa masukan dari komunitas disabilitas akan menjadi bahan penting untuk penyusunan program partai ke depan. Ia menilai bahwa politik inklusif harus dimulai dari pendengaran yang baik terhadap kelompok rentan.

sri sulastri
Baca Juga:Undana Jelaskan Status Akademik Sri Sulastri Hamza, Tegaskan Mutasi untuk Selamatkan Riwayat Studi