Partai politik yang semestinya menjadi “sekolah politik” kini lebih mirip agen perekrutan kekuasaan. Bahkan dalam pencalonan kepala daerah, anggota legislatif, hingga presiden, keputusan sering diambil secara top-down, jauh dari aspirasi akar rumput.

Demokrasi Prosedural yang Kian Kosong

Demokrasi Indonesia hari ini secara prosedural tampak sehat: kita punya pemilu rutin, partai-partai berkompetisi, dan pergantian kekuasaan berlangsung damai. Namun dalam praktiknya, demokrasi kita berjalan di atas rel oligarki. Pemilu lebih sering menjadi arena transaksi antara elite politik dan elite ekonomi. Uang menjadi penentu utama dalam pencalonan, dan rakyat hanya menjadi objek persuasi menjelang hari pencoblosan.

Sebagaimana dikatakan Michels: “Siapa pun yang berbicara tentang organisasi, berbicara tentang oligarki.” Dalam konteks Indonesia, siapa pun yang berbicara tentang partai politik, akhirnya harus juga berbicara tentang pusat-pusat kekuasaan tertutup yang mengendalikan arah demokrasi.

Harapan di Tengah Ketakberdayaan

Apakah ini berarti kita harus menyerah? Tidak. Kesadaran akan bahaya oligarki adalah langkah awal. Masyarakat sipil, media, kaum muda, dan komunitas akademik harus terus menekan partai politik untuk membuka ruang partisipasi, mendesak reformasi demokrasi internal, serta menolak personalisasi partai.