Satu abad setelah teori ini dikemukakan, politik Indonesia memberikan bukti yang sangat nyata bahwa hukum besi oligarki Michels bukanlah sekadar teori kuno. Ia hidup dan berkembang dalam tubuh demokrasi kita yang masih muda.

Partai-Partai yang Dipersonalisasi

Dalam sistem demokrasi, partai politik semestinya menjadi penghubung antara rakyat dan kekuasaan—saluran aspirasi, ruang kaderisasi, dan alat kontrol rakyat terhadap penguasa. Namun realitasnya, partai politik Indonesia lebih menyerupai kendaraan politik milik elite tertentu.

Kita menyaksikan dominasi figur-figur kuat dalam struktur partai. PDI Perjuangan bertumpu pada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan keluarga Soekarno, sementara Gerindra tidak dapat dipisahkan dari sosok Prabowo Subianto. Partai Demokrat menjadi simbol warisan politik Susilo Bambang Yudhoyono, dan bahkan partai-partai baru pun hadir dengan patron yang sudah mapan secara ekonomi atau politik.

Dalam banyak partai, mekanisme demokrasi internal nyaris tidak berjalan. Pemilihan ketua umum cenderung aklamatif, pemilihan ketua badan pengurus di daerah hanya dilakukan melalui penunjukan pengurus pusat, dan pengambilan keputusan strategis hanya dilakukan oleh lingkaran elite terbatas. Pemilihan pengurus partai bukanlah lagi pemilihan tetapi penunjukan oleh pemimpin tertinggi. Pemilihan pengurus seperti ini akan membuat pilihan bergantung kepada index pendekatan dan kedekatan dengan pengurus, dan sangat sedikit bergantung pada meritokrasi.