Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya konsistensi perencanaan dan meminta pemerintah menghindari kegiatan di luar rencana kerja.
“Semua program harus selaras dengan Prioritas Pembangunan dalam RKPD. Selain itu, proyeksi PAD harus dihitung secara realistis dan terukur, bukan sekadar menyesuaikan besaran belanja,” ujar anggota Fraksi NasDem, Esy Bire, saat membacakan pemandangan umum fraksi.
Wali Kota Siap ‘Ketuk Pintu’ Kementerian
Menanggapi pengurangan TKD, Wali Kota Chris Widodo menegaskan bahwa langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah adalah mengajukan proposal pendanaan tambahan kepada sejumlah kementerian untuk membiayai program pembangunan.
“Habis rapat banggar ini, saya pasti bolak-balik ke pusat untuk ‘ketuk pintu’ minta bantuan. Juga nanti dengan CSR dari lembaga-lembaga di Kota Kupang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut akan memprioritaskan lobi ke kementerian-kementerian yang menangani sektor pembangunan strategis.
“Yang pasti ke Kementerian PUPR, Kesehatan, Pendidikan, Sosial. Kementerian Kebudayaan juga, karena saat acara IPACS kemarin saya sudah sampaikan bahwa saya ingin Kota Kupang punya satu museum,” jelasnya.
Cari Sumber Pendanaan Alternatif
Selain lobi ke kementerian, Pemerintah Kota Kupang juga berencana mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan lain, termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta kerja sama dengan berbagai lembaga untuk menopang pembangunan tahun 2026.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
