Jakarta, RakyatNTT.ID — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan Rp1 triliun bagi media massa.

Usulan itu diambil dari sebagian dana hasil pengembalian kasus korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13,2 triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pernyataan ini disampaikan Hensat dalam acara The Comment Podcast 8 Jam Nonstop yang digelar oleh SindoNews untuk menandai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pada Jumat (24/10/2025).

“Kan Pak Prabowo kemarin ditampilin tuh duit triliunan. Itu Rp1 triliun lah dikasih ke media massa supaya bisa hidup,” ujar Hensat.

Menurutnya, media massa yang sehat adalah pilar penting demokrasi.
“Kalau media hidup, demokrasi juga hidup. Pak Prabowo pun akan semakin dielu-elukan,” tambahnya.

Meski demikian, Hensat menyadari potensi munculnya anggapan bahwa media akan kehilangan daya kritis jika mendapat bantuan pemerintah. Namun ia menegaskan, media Indonesia mampu menjaga independensi.

“Itu persoalan lain, saya yakin media bisa tetap kritis,” katanya.

Hensat kembali menegaskan pentingnya dukungan pemerintah bagi keberlangsungan media. Ia menyebut dana Rp1 triliun tidak besar dibandingkan total Rp13 triliun yang berhasil disita negara.