Kupang, RakyatNTT.ID – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menetapkan mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean sebagai tersangka.

undana dan bupati sabu
Baca Juga:MoU Bupati Krisman dan Rektor Undana, Pembangunan Sabu Raijua Berbasis Riset dan Teknologi

Jonas Salean ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset milik Pemerintah Kabupaten Kupang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Saat mengalihkan aset Pemkab Kupang, posisi Jonas Salean ketika itu masih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang.

Iklan

Kasi Penkum Kejati NTT, A. A. Raka Putra Dharmana, Jumat (3/10/2025) mengatakan Jonas dijadwalkan untuk dipanggil kembali dan diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka guna melengkapi serta memperkuat alat bukti yang telah ada.

relawan Undana dan UM
Baca Juga:Relawan UM dan Undana Tembus Jalur Longsor Menuju Manggarai Timur, Bawa Layanan Kesehatan dan Trauma Healing

Raka mengatakan sebetulnya Jonas dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa pada hari ini namun batal karena ia meminta penundaan pemeriksaan karena alasan kesehatan.

Menurut Raka Jonas diduga melakukan pengalihan aset tanah Pemkab Kupang kepada pihak yang tidak berhak. Terbukti ada beberapa sertifikat tanah yang diterbitkan seperti SHM Nomor 839 atas nama Jonas Salean SHM No. 879 atas nama Petrus Krisin, dan SHM Nomor 880 atas nama Yonis Oesina.

Akibat perbuatan itu, lanjut Kasi Penkum, Pemkab Kupang mengalami kerugian keuangan sebesar Rp5.956.786.664,40. Hal ini berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Provinsi NTT.

gubernur NTT
Baca Juga:99.214 Rumah Rusak akibat Gempa NTT, Gubernur Percepat Pemulihan, Fokus Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan

Dalam kasus ini, Jonas Salean dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada juga putusan hukum tetap terkait kasus ini, di antaranya Putusan Mahkamah Agung RI atas nama Hartono Fransiscus Xaverius dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang atas nama Erwin Piga terkait kasus korupsi terkait pengalihan tanah Veteran.

Kejati NTT, lanjut Raka, berkomitmen menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara maupun daerah.

Langkah ini sejalan dengan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Nusa Tenggara Timur. (rnc)

gubernur NTT
Baca Juga:99.214 Rumah Rusak akibat Gempa NTT, Gubernur Percepat Pemulihan, Fokus Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan