Jakarta, RakyatNTT.ID – Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025–2030.

demo-dr-icha
Baca Juga:Dokter dan Nakes NTT Desak 3 Anggota DPRD TTU Dipecat, Ultimatum Satu Pekan kepada Partai Politik

Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Dalam acara tersebut, Menkum didampingi oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo, sementara dari pihak PDIP hadir Sekjen Hasto Kristiyanto bersama sejumlah pengurus inti seperti Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

Iklan

Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, menegaskan bahwa terdapat dua SK yang diserahkan pemerintah.

wagub NTT
Baca Juga:Wagub Johni Asadoma Minta Gereja Ubah Budaya Tak Produktif, Soroti Citra Warga NTT di Bali

“Pak Menteri menyerahkan dua SK, yaitu SK tentang pengesahan perubahan AD/ART PDIP serta SK pengesahan struktur dan kepengurusan DPP PDIP masa bakti 2025–2030,” jelas Pareira.

Menurutnya, pendaftaran kepengurusan sudah dilakukan secara online ke Ditjen AHU sekitar dua minggu sebelumnya, dengan berkas fisik diserahkan lewat notaris. Dalam waktu singkat, Kemenkumham memproses dan menyelesaikan SK sehingga pengurus PDIP kini sah secara hukum.

Hasto Kristiyanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas cepatnya proses pengesahan. “Sistem online di Kemenkumham membuat semua lebih transparan dan efisien,” ujarnya.

SMP IL Kapten
Baca Juga:Sekolah Perbatasan di Belu Ukir Prestasi Internasional, SMP IL Kapten Fatubaa Juara Asia Pasifik Berkat Inovasi Kulit Pisang