Kupang, RakyatNTT.ID – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi meluncurkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di empat provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).

Acara dipusatkan di Kelurahan Oenesu, Kabupaten Kupang, Sabtu (27/9/2025), sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT ke-21 DPD RI.

Peluncuran dihadiri Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni, unsur Forkopimda, serta empat senator asal NTT: Angelius Wake Kako, Abraham Liyanto, Hilda Manafe, dan dr. Maria Stevi Harman.

Potensi Jagung NTT

Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian, Ir. Hermanto, menegaskan potensi pertanian NTT, khususnya jagung, mencapai luas lahan 112 ribu hektare dengan produksi 290 ribu ton. Program strategis cetak sawah dan optimalisasi lahan 500 ribu hektare disiapkan untuk memperkuat swasembada pangan di NTT.

Pesan Gubernur Melki

Gubernur Melki menyebut penanaman bibit jagung pada acara ini sebagai simbol kebangkitan NTT.

“NTT sering dicap rawan pangan, tetapi dengan strategi tepat dan teknologi modern, kita bisa jadi lumbung pangan,” tegasnya.

Ia juga mendorong pertanian terpadu, hilirisasi jagung menjadi produk turunan (tepung, pakan, camilan sehat), serta keterlibatan generasi muda dalam pertanian modern.

Komitmen DPD RI

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menegaskan program ini mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya kedaulatan pangan. Ia menyoroti minimnya pabrik pakan jagung di NTT dan menegaskan pentingnya jagung sebagai komoditas strategis untuk pangan, pakan, hingga energi alternatif.

Dukungan untuk Petani

Sekitar 300 petani hadir dalam kegiatan ini. Benih jagung dan alsintan diserahkan kepada tujuh kelompok tani, disertai penanaman bibit jagung secara simbolis. Gubernur juga memastikan pemasaran hasil panen akan dibantu, dengan harga dasar jagung Rp5.500/kg melalui Bulog.

Pengembangan tahap awal dilakukan di 50 hektare di Kabupaten Kupang, lalu dilanjutkan di 450 hektare di sembilan kabupaten lain. Pemerintah pusat, Pemprov NTT, Forkopimda, dan DPD RI berkomitmen memberi pendampingan berkelanjutan.

Program ini diharapkan menjadi tonggak bahwa NTT tidak hanya menunggu kebijakan pusat, tetapi mampu memberi solusi nyata untuk ketahanan pangan nasional. (*/bap/rnc)