“Kita akan berbenah. Soal parkir ini persoalan klasik,” ujar Ignas.

Ia menegaskan bahwa dalam pemerintahan Wali Kota Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Francis, perbaikan sistem dan layanan parkir tetap menjadi prioritas.

“Memerintah adalah melayani. Kita tentu akan membenahi sistem dan juga pelayanannya,” tambahnya.

Isu tarif parkir Kota Kupang bukan sekadar soal angka Rp5000, tapi menyangkut kualitas layanan, kepercayaan publik, dan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat berharap, Pemkot Kupang tidak hanya mendengar, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk membenahi sistem parkir kota secara menyeluruh, profesional, dan transparan. (rnc04)