SETARA juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses para pelaku, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

“Jika tidak ada penegakan hukum, maka itu jadi undangan terbuka bagi pelaku untuk terus mengulangi aksi mereka,” katanya.

Kritik untuk Pemerintah Pusat: Jangan Diam!

SETARA Institute juga menyoroti sikap diam pemerintah pusat, terutama setelah lebih dari enam bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan.

“Presiden, Menteri Agama, Mendagri, dan BPIP nyaris tak menunjukkan keberpihakan kepada korban intoleransi,” ujar Halili.

Ia mengingatkan bahwa pembiaran atas intoleransi hanya akan merusak kohesi sosial dan stabilitas kebinekaan Indonesia. (*/rnc)