Pendidikan tanpa Keadilan: Ketika Orang Tua Menjerit dan Guru Terlupakan

Langkah-langkah yang seharusnya diambil secara segera oleh Pemprov NTT:

Baca Juga:Makan Gratis atau Pendidikan Gratis: Prioritas untuk Indonesia Emas

1. Membentuk Satgas Pendidikan Adil di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah untuk mengaudit semua bentuk pungutan.
2. Membuat platform transparansi digital untuk Dana BOS, DAK, dan pungutan sekolah di seluruh NTT.
3. Merevisi dan memperkuat peran Komite Sekolah melalui peraturan gubernur agar bersifat representatif dan terlibat dalam pengawasan, bukan sekadar menyetujui.
4. Menyusun Skema Insentif Provinsi untuk guru swasta dan guru non-ASN dengan gaji di bawah UMK.
5. Memastikan keterlibatan lembaga keagamaan dan tokoh adat sebagai pengawas moral dan sosial terhadap praktik pendidikan yang tidak adil.

Pendidikan yang Memihak Rakyat

Kita tidak anti terhadap kontribusi masyarakat. Tapi kontribusi tidak boleh menjadi kamuflase ketidakadilan struktural. Orang tua tidak bisa terus-menerus dipaksa membayar atas nama mutu, sementara guru tetap disisihkan dan siswa dari keluarga kecil makin tersingkir.

“Pendidikan yang adil bukan sekadar soal angka dan akreditasi, tapi tentang apakah ia memperlakukan semua insan orang tua, guru, dan anak-anak dengan martabat.”

Sudah saatnya Provinsi NTT mengambil sikap tegas. Jangan tunggu pendidikan ambruk karena terlalu banyak dikomersialkan dan terlalu sedikit diperjuangkan. Kita butuh keberanian politik dan keberpihakan sosial untuk menyelamatkan wajah pendidikan NTT. (*)

Baca Juga:Penggunaan Anggota Polri sebagai Ajudan Anggota DPRD dan Keluarga Pejabat Daerah