Ruteng, RakyatNTT.ID – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Manggarai secara resmi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029, dalam Sidang II Tahun Dinas 2025 yang digelar Kamis (24/7/2025).

Baca Juga:Polda NTT Ambil Alih Kasus Dugaan Intimidasi dr. Icha, DPR RI Ikut Kawal Penanganan

Pandangan ini disampaikan langsung oleh Largus Nala, Sekretaris Fraksi Demokrat, yang menekankan lima catatan strategis yang wajib menjadi perhatian prioritas Pemerintah Daerah (Pemda).

1. Peningkatan SDM dan Beasiswa Kedokteran

Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di sektor kesehatan. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan beasiswa kedokteran bagi putra-putri berprestasi guna mengatasi krisis tenaga medis di puskesmas yang masih kekurangan dokter tetap.

Iklan

2. Mendorong Sekolah Kedinasan di Sektor Strategis

Pemerintah juga diminta lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi sekolah kedinasan di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata sebagai bentuk investasi jangka panjang tenaga ahli.

Bupati sumba barat
Baca Juga:Bupati Yohanis Dade Resmikan Transformasi Posyandu, Target 30 Persen Posyandu Bertransformasi pada 2026

3. Penguatan UMKM dan Kain Tenun Lokal

Fraksi Demokrat mengapresiasi inisiatif Pemda dalam pemberdayaan kelompok tenun dan UMKM. Mereka meminta adanya kerja sama lintas sektor untuk melakukan promosi (endorsement) secara masif, agar produk lokal mampu menembus pasar nasional dan internasional.

“Promosi dan kerja sama strategis harus ditingkatkan agar produk tenun dan UMKM bisa masuk pasar regional hingga global,” ujar Largus.

4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Fraksi juga menyoroti rendahnya mutu hasil pekerjaan infrastruktur. Banyak proyek yang rusak bahkan sebelum masa pemeliharaan berakhir. Pemerintah diminta mengefektifkan pengawasan dan memastikan proyek selesai tepat waktu, guna mencegah konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang berisiko sanksi.

Baca Juga:Kasus Kematian dr. Icha Diusut, Ketua Perindo NTT Minta Polisi Tegas dan Transparan

5. Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan

Pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, harus lebih mendahulukan pelayanan fisik pasien dibanding administrasi. Di tingkat kecamatan, camat diminta berkantor setiap hari dan menempati rumah dinas untuk meningkatkan efisiensi.

Fraksi Demokrat juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antar-kecamatan, mengingat adanya ketimpangan anggaran yang signifikan di wilayah seperti Cibal Barat dan Rahong Utara.

“Pembangunan infrastruktur harus dimulai dari kecamatan hingga desa, agar tidak terjadi ketimpangan yang jauh antar-wilayah,” tambah Largus.

Baca Juga:Kasus Kematian dr. Icha Diusut, Ketua Perindo NTT Minta Polisi Tegas dan Transparan

Catatan Tambahan dan Dukungan Terhadap RPJMD

Largus Nala juga menyinggung bahwa dari lima Ranperda yang seharusnya diajukan, hanya satu (RPJMD) yang diajukan karena efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Fraksi Demokrat mendesak agar empat Ranperda lainnya tetap diprioritaskan dalam pembahasan mendatang.

“RPJMD harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai secara merata dan berkeadilan.”

Sebagai penutup, Fraksi Demokrat menyatakan menerima Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan seluruh rekomendasi fraksi dapat diakomodir sebagai dasar penyusunan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat. (rnc)