“Promosi dan kerja sama strategis harus ditingkatkan agar produk tenun dan UMKM bisa masuk pasar regional hingga global,” ujar Largus.

Baca Juga:Polda NTT Ambil Alih Kasus Dugaan Intimidasi dr. Icha, DPR RI Ikut Kawal Penanganan

4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Fraksi juga menyoroti rendahnya mutu hasil pekerjaan infrastruktur. Banyak proyek yang rusak bahkan sebelum masa pemeliharaan berakhir. Pemerintah diminta mengefektifkan pengawasan dan memastikan proyek selesai tepat waktu, guna mencegah konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang berisiko sanksi.

5. Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan

Pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, harus lebih mendahulukan pelayanan fisik pasien dibanding administrasi. Di tingkat kecamatan, camat diminta berkantor setiap hari dan menempati rumah dinas untuk meningkatkan efisiensi.

Iklan

Fraksi Demokrat juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antar-kecamatan, mengingat adanya ketimpangan anggaran yang signifikan di wilayah seperti Cibal Barat dan Rahong Utara.

Bupati sumba barat
Baca Juga:Bupati Yohanis Dade Resmikan Transformasi Posyandu, Target 30 Persen Posyandu Bertransformasi pada 2026

“Pembangunan infrastruktur harus dimulai dari kecamatan hingga desa, agar tidak terjadi ketimpangan yang jauh antar-wilayah,” tambah Largus.

Catatan Tambahan dan Dukungan Terhadap RPJMD

Largus Nala juga menyinggung bahwa dari lima Ranperda yang seharusnya diajukan, hanya satu (RPJMD) yang diajukan karena efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Fraksi Demokrat mendesak agar empat Ranperda lainnya tetap diprioritaskan dalam pembahasan mendatang.