Raja Ampat, RNC – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi menyegel lokasi tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul temuan pelanggaran lingkungan serius dari sejumlah perusahaan tambang.

Baca Juga:Pesan Melki Laka Lena untuk Komisaris dan Direksi Baru Bank NTT: Jadi Simbol Perubahan Nyata

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan tindakan tegas ini usai kunjungan lapangan tim KLHK pada 26-31 Mei 2025. Penyegelan dilakukan terhadap aktivitas yang dinilai mencemari lingkungan, terutama di pulau-pulau kecil yang rawan rusak secara ekologis.

Kondisi salah satu lokasi tambang nikel di Raja Ampat. (Foto: Ist)

5 Perusahaan Tambang, 4 Disorot KLHK

Lima perusahaan tambang yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah ini antara lain:

PT GAG Nikel (anak usaha Antam)

Baca Juga:PSK Kupang vs Perss So’E: Pembuktian Pemain ‘Asing’ vs Local Talent

PT Anugerah Surya Pratama (ASP)

PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)

PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)

Baca Juga:Syukuri Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, Golkar NTT Gelar Doa Bersama hingga Rencana Buat Buku

PT Nurham

Namun, KLHK hanya melaporkan 4 perusahaan, karena PT Nurham belum menjalankan aktivitas pertambangan.

Tambang nikel di Raja Ampat tepat di bibir pantai. (Foto: Dok. Ist)

PT ASP Cemari Pulau Manuran

PT ASP dituding menyebabkan kerusakan serius di Pulau Manuran, dengan bukaan tambang seluas 109,23 hektare dari total IUP 1.173 hektare.

Baca Juga:Syukuri Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, Golkar NTT Gelar Doa Bersama hingga Rencana Buat Buku