Sayangnya, dalam pelatihan kepala sekolah yang ada, keterampilan seperti kepemimpinan transformatif atau komunikasi strategis sering kali tidak menjadi prioritas. Maka tak heran bila banyak sekolah bingung mengelola otonomi yang diberikan. Sekolah diberi kapal, tapi tanpa nakhoda yang cukup tangguh.

Dari Sentralisasi ke Kolaborasi

Dulu, sekolah adalah pelaksana. Kurikulum disusun di pusat, anggaran dikirim, laporan dikumpulkan. Kepala sekolah lebih mirip kepala administrasi.
Kini, peran itu berubah. Kepala sekolah harus mampu:

  • Mengelola pembelajaran, bukan hanya menyusun jadwal
  • Menjadi fasilitator inovasi guru, bukan sekadar pengawas
  • Membangun jejaring dengan masyarakat, bukan sekadar mengikuti perintah
  • Mengambil keputusan kolektif, bukan memonopoli arah kebijakan.

Dengan kata lain, kepala sekolah menjadi aktor utama transformasi budaya sekolah. Dan budaya, seperti kita tahu, bukan dibentuk dengan instruksi, melainkan dengan contoh, nilai, dan dialog.

Coba bayangkan dua sekolah dengan latar belakang yang sama jumlah murid setara, sumber daya sebanding, lokasi serupa. Namun satu berkembang pesat, mencetak lulusan berkualitas, disukai masyarakat. Satunya lagi berjalan di tempat, menumpuk masalah.
Sering kali perbedaannya terletak pada satu hal: kepemimpinan kepala sekolah.

Suara dari Ruang Kelas

Dalam salah satu diskusi kelompok di sekolah yang saya teliti, seorang guru berkata, “Kami merasa dihargai ketika kepala sekolah datang bukan untuk mengoreksi, tapi untuk bertanya dan membantu.”
Guru lain menambahkan, “Kami diajak berpikir bersama tentang pembelajaran. Bukan disuruh-suruh.”