Kupang, RakyatNTT.ID – Proses mutasi jabatan tahap II untuk puluhan posisi Kepala Sekolah pada jenjang SMA dan SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diharapkan berjalan berdasarkan sistem merit dan bebas dari kepentingan politik.

Undana di rote
Baca Juga:Puluhan Akademisi Undana Turun ke Rote Ndao, Bawa Misi Riset untuk Kemajuan Daerah

Harapan tersebut disampaikan Anggota DPRD NTT, Adoe Yuliana Elizabeth, menyusul munculnya isu dugaan politisasi jabatan di sektor pendidikan.

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Lily Adoe itu menegaskan bahwa penempatan kepala sekolah definitif merupakan kebutuhan mendesak demi meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di NTT.

Iklan

Menurutnya, masih banyaknya sekolah yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) menunjukkan adanya kekosongan kepemimpinan definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola satuan pendidikan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan dan kinerja sekolah.

sampah-ok
Baca Juga:Sampah Menggunung di Tiga Pasar Besar Kota Kupang, Legislator Perindo Soroti Peran DLHK dan Perumda Pasar

“Jabatan Kepala Sekolah merupakan penentu arah dan kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan. Oleh karena itu, penetapan kepala sekolah definitif harus segera dituntaskan,” tegas Lily saat dikonfirmasi RakyatNTT.ID, Jumat (24/7/2026) malam.

Seleksi Harus Berdasarkan Kompetensi dan Prestasi

Lily menilai, mutasi jabatan kepala sekolah yang sedang dipersiapkan Pemerintah Provinsi NTT harus mengedepankan kemampuan, prestasi, serta kompetensi para guru yang akan mengisi jabatan kepala sekolah definitif.