Jakarta, RakyatNTT.ID – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang mencuat usai Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurut Sarmuji, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

paskibrakan nasional
Baca Juga:BPIP Umumkan 76 Calon Paskibraka Tingkat Pusat 2026, Frans Yogar dan Jeanette Hekboy Wakili NTT

“Golkar konsisten, urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden, baik soal waktu, cakupan, alasan, maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia menegaskan bahwa pergantian menteri maupun wakil menteri adalah hak prerogatif presiden.

Iklan

“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ujar Herman.

liliana-1
Baca Juga:Liliana Tanoesoedibjo dan Miss Indonesia Hadirkan Listrik Tenaga Surya bagi 310 Warga Terpencil di NTT

“Silakan jika itu kebutuhan presiden,” sambungnya.

Isu reshuffle mencuat setelah DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1/2026) resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dengan penunjukan tersebut, Thomas melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Hingga saat ini, posisi Wamenkeu yang ditinggalkan Thomas Djiwandono belum diisi. Kondisi ini memunculkan spekulasi publik terkait kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

sony sanjaya
Baca Juga:Sony Sanjaya Diperiksa Kejaksaan Agung, Jumlah Nama Terkait Permintaan Titik MBG Bertambah jadi 41