“Upaya ini membutuhkan kerja sama seluruh pihak dan pemangku kepentingan,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Etmundus.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten SBD juga mengakui masih terdapat sejumlah indikator Kabupaten Layak Anak yang perlu diperkuat, baik di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, maupun Kabupaten Sumba Tengah.

Oleh karena itu, lokakarya lintas kabupaten ini dinilai menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi capaian, berbagi praktik baik, mengidentifikasi berbagai tantangan, serta merumuskan kebutuhan asistensi teknis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap setiap kabupaten dapat mengidentifikasi kekurangan dalam penyelenggaraan KLA sekaligus menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pada akhir sambutan, Pemkab SBD berharap lokakarya tersebut menghasilkan kesepakatan dan rencana dukungan asistensi teknis sepanjang tahun 2027.

Dengan demikian, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di tiga kabupaten di Pulau Sumba dapat semakin baik dan berkelanjutan dalam menghadapi penilaian KLA tahun 2028.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rini Handayani, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, RR. Endah Sri Rejeki, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, serta Kepala Dinas P3P2KB Provinsi NTT.