Ia menyebut rekomendasi hasil penilaian IKD dapat menjadi bahan bagi OPD dalam menyusun program kerja berikutnya. Dalam siklus perencanaan pemerintah daerah, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan untuk rencana kerja tahun 2028 yang mulai dibahas pada 2027.

Sementara bagi mitra nonpemerintah, rekomendasi tersebut dapat dimasukkan lebih cepat ke dalam perencanaan tahunan untuk memperkuat aspek ketangguhan yang masih lemah.

Sejumlah Kesenjangan Masih Ditemukan

FGD dan proses pendalaman juga mengungkap sejumlah aspek yang masih membutuhkan perhatian.

Program Policy Officer SIAP SIAGA NTT, Selvister Ndaparoka, menyoroti keberlanjutan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Menurutnya, penerapan SPAB pada SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi belum merata dan masih menghadapi persoalan keberlanjutan pendanaan.

Di sektor kesehatan, Kris menilai penilaian ketangguhan juga perlu memperhatikan fasilitas kesehatan swasta. Fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi bencana.

Ia juga menyoroti masih minimnya bukti kontribusi sektor swasta dalam pengumpulan data IKD.

“Elemen yang paling kosong dalam pengumpulan bukti kinerja IKD saat ini adalah peran dari sektor swasta,” ujar Kris.