Tambolaka, RakyatNTT.ID – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), mendukung penuh langkah Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, yang memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mengatasi antrean panjang di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

1011750387
Baca Juga:Musim Kemarau Jadi Tantangan, Kelompok Tani Gokat Indah Minta Dukungan Sumber Air untuk Hortikultura

Meski demikian, GAMKI meminta pemerintah daerah tidak hanya menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM di permukaan, tetapi juga menelusuri akar masalah yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Sekretaris GAMKI SBD, Eliaser Wolla Wunga, menegaskan pemerintah daerah perlu bertindak tegas agar persoalan kelangkaan BBM segera teratasi dan masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.

Iklan

Eliaser mengatakan, persoalan BBM di SBD bukan masalah yang baru terjadi.

yohanis umbu deta
Baca Juga:Kabar Baik! Ratusan Rumah di Sumba Barat Daya Segera Nikmati Listrik, Ditargetkan Rampung Desember

Menurutnya, persoalan tersebut telah berlarut-larut sejak beberapa bulan lalu, bahkan ketika harga BBM per liter yang dijual ecer disebut mengalami kenaikan hingga dua kali lipat.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab persoalan tersebut sekaligus memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

GAMKI juga meminta DPRD Kabupaten SBD sebagai wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasannya dengan memanggil pihak-pihak terkait guna membahas dan mencari solusi atas persoalan kelangkaan BBM.

Sumba
Baca Juga:Wabup Angga Kaka Ajak KADIN SBD Bangun Daerah dengan Kerja Nyata, Bukan Sekadar Kata-Kata

Eliaser berharap DPRD tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat tersebut.

Menurutnya, diperlukan langkah konkret dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pihak-pihak terkait agar persoalan BBM tidak terus berulang.

GAMKI menilai pembatasan pembelian BBM dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurai antrean di SPBU. Namun, kebijakan tersebut perlu disertai upaya menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan hingga ke akar masalah.

Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla. (Ariyanto Kristian Tena/RakyatNTT.ID)
Baca Juga:Bupati Ratu Wulla Umumkan SBD Masuk Masa Transisi Bencana, Data Rumah Rusak Masih Diverifikasi

“Persoalan ini jangan hanya diselesaikan di permukaan, tetapi harus ditelusuri sampai ke akar masalahnya. Kami juga berharap DPRD SBD memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera teratasi,” tegas Eliaser, Selasa (27/10/2026).

Sebelumnya, Bupati SBD Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengambil langkah untuk mengatasi antrean panjang BBM yang terjadi di seluruh SPBU di wilayah tersebut.

Ratu Wulla mengatakan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Ia mengaku telah menghubungi Kepala Bagian Ekonomi untuk memberlakukan pembatasan pengisian BBM di semua SPBU.

“Semua antri, semua pom bensin antri. Jadi kebijakan yang sudah saya ambil, saya sudah telepon Kabag Ekonomi. Kita batasi,” tegas Ratu Wulla.

Dalam kebijakan tersebut, pembelian BBM untuk kendaraan roda dua dibatasi maksimal Rp 50.000 per hari, sedangkan kendaraan roda empat atau mobil maksimal Rp 150.000 per hari.

Pemerintah juga melarang pengisian BBM secara berulang atau dobel pada hari yang sama. Penjualan BBM kepada pengecer turut dibatasi.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Ratu Wulla mengatakan akan berkoordinasi dengan Kapolres SBD dan menurunkan tim dari Bagian Ekonomi bersama kepolisian untuk melakukan pemantauan di SPBU.

“Saya akan stand by-kan tim dari Bagian Ekonomi dan Kepolisian untuk monitoring dan mengedukasi masyarakat. Saya akan keliling pom bensin,” ujarnya.

Ratu Wulla juga mengimbau masyarakat agar memahami kondisi yang terjadi dan tidak melakukan penimbunan BBM. Ia menegaskan tidak akan memberikan kompromi kepada pihak yang melanggar aturan pembatasan tersebut.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemerataan distribusi BBM sehingga seluruh masyarakat SBD memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di tengah kelangkaan yang terjadi. (rnc29)