Ia tidak menginginkan birokrasi yang lambat karena terlalu banyak prosedur.

“Kita tidak membutuhkan birokrasi yang lambat karena terlalu banyak prosedur. Ketika masyarakat datang dengan persoalan, jangan hanya diberi penjelasan mengenai prosedur. Cari solusi!” tegasnya.

Para pejabat juga diminta menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, menyederhanakan proses kerja, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta meningkatkan komunikasi publik.

“Masyarakat harus mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi mereka,” lanjut Melki.

Ia juga mengingatkan agar laporan yang disampaikan kepada pimpinan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan dan tidak sekadar menjadi formalitas.

“Kerjakan apa yang harus dikerjakan dan laporkan apa yang perlu dilaporkan. Dan saya ingatkan: laporan kepada pimpinan harus menggambarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar laporan yang dibuat agar terlihat baik,” tegasnya.

Program Intervensi Desa Harus Berkelanjutan

Sejalan dengan upaya memperkuat pembangunan dari tingkat desa, Gubernur Melki meminta Program Intervensi Perangkat Daerah di Desa dilaksanakan secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak nyata.