Beberapa isu yang dapat dikembangkan antara lain pengelolaan air, sampah, hingga penyakit. Perencanaan juga harus memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Menurut Selvister, jika diselesaikan mengikuti siklus perencanaan daerah, hasil workshop tersebut dapat menjadi bahan penyusunan rencana kerja 2027.

Dengan demikian, sejumlah kegiatan yang telah dirancang berpeluang masuk dalam program yang memperoleh pembiayaan melalui APBD.

“Spirit utama dari Rencana Kerja Kolaboratif kecamatan adalah memaksimalkan sumber daya kecamatan secara lintas sektor dan lintas pihak,” kata Selvister.

Kolaborasi tersebut dapat melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, serta komunitas.

Ia berharap rencana yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan diterjemahkan ke dalam kegiatan konkret pada 2027.

RKK Diminta Tidak Berakhir di Lemari

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, Elsje Sjioen, mengatakan RKK hasil workshop akan dicetak dan ditandatangani oleh para camat.

Setiap kegiatan yang telah dirancang diminta benar-benar dilaksanakan dan didokumentasikan melalui surat, foto, maupun laporan kegiatan.