DPRD tidak hanya mempertanyakan besaran anggaran, tetapi juga arah penggunaan anggaran agar benar-benar menjawab persoalan pelayanan masyarakat.

Di sisi Perumda Air Minum, kelengkapan data pendapatan dan perencanaan menjadi perhatian sebelum usulan anggaran kembali dibahas.

Sementara pada sektor infrastruktur, DPRD meminta Pemerintah Kota Kupang tidak hanya memprioritaskan pembangunan jalan, tetapi juga memberikan ruang anggaran yang lebih jelas untuk menjawab kebutuhan air bersih.

Persoalan tersebut menjadi penting karena pembangunan jaringan distribusi tanpa dukungan sumber air yang memadai berpotensi belum menyelesaikan persoalan pelayanan secara menyeluruh.

Melalui pembahasan Perubahan APBD 2026, DPRD Kota Kupang kini meminta pemerintah daerah dan Perumda Air Minum memperbaiki perencanaan, melengkapi data serta memastikan setiap anggaran yang diajukan memiliki hubungan langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (rnc04)