Surat tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etika organisasi, terutama terkait penggunaan nama dan atribut PBVSI di luar kewenangan organisasi.

Winston mengatakan surat peringatan itu merupakan bagian dari mekanisme pembinaan internal organisasi.

“Surat peringatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi. Kami berharap semua pihak menghormati aturan organisasi dan bersama-sama menjaga marwah PBVSI sebagai rumah besar olahraga bola voli,” katanya.

Polemik di Tengah Persiapan PON 2028

Polemik kepengurusan PBVSI Kota Kupang ini muncul pada momentum penting ketika pembinaan atlet dan persiapan cabang olahraga bola voli menuju PON 2028 membutuhkan kepastian organisasi.

Di satu sisi, kelompok Isay Kause telah menggelar Muskot dan menetapkan Benyamin Moses Mandala sebagai ketua terpilih versi forum tersebut.

Di sisi lain, Pengprov PBVSI NTT menyatakan Muskot tersebut tidak memiliki legitimasi karena tidak mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Pengprov.

Dengan masa bakti kepengurusan yang disebut berakhir pada 30 September 2026, penyelesaian polemik terkait mekanisme Muskot dan legitimasi kepengurusan menjadi penting agar agenda pembinaan bola voli Kota Kupang tidak terganggu.