PERDEBATAN sengit di media sosial mewarnai safari politik Joko Widodo di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perdebatan ini bukan karena tingginya antusiasme masyarakat menyambut kedatangan presiden ke-7 tersebut, melainkan karena beredarnya informasi bahwa Jokowi akan dikukuhkan sebagai Raja Timor, yang kemudian ternyata di anugerahkan gelar sebagai Sesepuh Raja-raja Timor.

Saya tidak ingin menempatkan diri pada posisi mendukung atau menolak pemberian gelar tersebut. Gelar adat adalah bagian dari hak masyarakat adat untuk memberikan penghormatan kepada siapa pun yang dianggap layak, tentu dengan mekanisme adat yang berlaku di tiap komunitas dan wilayah. Tulisan ini tidak sedang menilai benar atau salahnya pemberian gelar. Yang ingin dibahas adalah bagaimana simbol budaya sebagai modal simbolik hadir dalam ruang politik.
Pertanyaan yang sama juga penting diajukan, yaitu apakah safari politik dengan balutan budaya semata-mata merupakan ekspresi penghormatan terhadap tradisi atau sudah menjadi cara baru untuk mempertahankan citra, popularitas dan pengaruh politik setelah turun dari kekuasaan formal?

Merawat Pengaruh Politik

Sejak turun dari kursi kepresidenan pada 20 Oktober 2024, Joko Widodo tetap menjadi figur yang tidak pernah kehilangan sorotan media dan publik. Rumah pribadi beliau di Solo mulai terbuka untuk menerima kunjungan dari berbagai kalangan. Bagi sebagian orang, fenomena itu mungkin dianggap wajar sebab tingginya popularitas beliau sebagai mantan presiden. Namun, dalam perspektif politik, popularitas bukan sesuatu yang dibiarkan berjalan sendiri. Popularitas adalah modal yang harus terus dirawat.

Dalam politik modern, citra tidak pernah berhenti bekerja ketika jabatan berakhir. Justru setelah seseorang turun dari kekuasaan, salah satu tantangan terberatnya adalah mempertahankan pengaruh di ruang publik. Kekuasaan formal sudah berakhir, tetapi pengaruh politik masih dapat dijaga dan dirawat melalui jaringan, media, organisasi dan simbol.

Berbagai aktivitas politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden menarik untuk dibaca dalam kerangka yang lebih luas. Perubahan posisi politik setelah tidak lagi berada dalam barisan PDI Perjuangan, kemudian dekat dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dinakhodai putranya Kaesang Pangarep, juga menjadi dinamika politik yang menarik untuk dicermati.

PSI sendiri, dari persepsi publik, mengalami transformasi yang awalnya identiik sebagai partai anak muda kini semakin lekat dengan figur Jokowi dan keluarganya. Popularitas Jokowi tentu menjadi kekuatan politik yang kuat bagi PSI agar mampu menembus ambang batas parlemen pada pemilu berikut.

Agenda politik mulai disusun jauh sebelum kontestasi pemilu 2029, publik berhak membaca rangkaian tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih luas. Safari politik, karnaval gajah atau kirab budaya dapat dibaca sebagai cara memanaskan mesin politik sebelum tahapan kampanye resmi dimulai.

Dari Citra Sederhana ke Gelar Bangsawan

Joko Widodo membangun karier politiknya dengan citra yang sangat kuat yaitu sederhana dan merakyat. Sejak menjadi Walikota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden, citra politik tersebut terus melekat. Blusukan menjadi salah satu simbol politik yang menjadi kekuatan untuk dekat dengan rakyat. Meninjau langsung ke lapangan memperlihatkan bahwa pemimpin hadir untuk mendengarkan secara langsung, memberi kesan bahwa kekuasaan tidak berjarak dari rakyatnya.

Namun, setelah turun dari kekuasaan, bahasa simbolik yang mengiringi citra politiknya tampak mengalami perubahan. Jika dahulu citra politik Jokowi dibangun melalui kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, dan gaya blusukan, kini muncul simbol-simbol lain yang berhubungan dengan adat, kerajaan dan gelar kehormatan.

Di Lampung, Jokowi menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” dari komunitas adat Lampung dalam rangkaian safari politiknya. Di NTT, mendapatkan gelar sebagai “Sesepuh Raja-raja Timor”. Dalam politik, peristiwa yang terjadi berulang sering kali tidak lagi dibaca sebagai kebetulan, melainkan bagian dari sebuah pola yang didesain. Secara kebudayaan, kedua pemberian gelar tersebut tentu memiliki konteks dan makna tersendiri. Akan tetapi jika dilihat dalam rangkaian perjalanan politik sebagai tokoh nasional, simbol-simbol tersebut memiliki dimensi lain yang perlu dicermati.

Topi atau pilu yang disematkan di kepala dan sarung atau kain adat yang diberikan secara budaya adalah bentuk penghormatan. Dalam tradisi masyarakat Timor, simbol-simbol yang disematkan merupakan ekspresi penghormatan kepada tamu yang diterima secaraa adat. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai modal simbolik, yaitu bentuk pengakuan sosial yang memberikan seseorang kehormatan, prestise, kewibawaan, dan legitimasi. Bentuknya tidak harus berupa kekuasaan formal, tetapi memiliki efek kuasa karena masyarakat mengakui nilai simboliknya.

Gelar adat merupakan bentuk simbolik dari pengakuan masyarakat. Pengakuan ini dapat memperkuat legitimasi sosial yang kemudian dapat menjadi modal secara politik. Pada ruang ini budaya dan politik kemudian bertemu. Gelar adat tidak membuat seseorang menjadi penguasa secara formal. Gelar hanya dapat memperkuat persepsi bahwa seseorang tetap memiliki kedudukan dan pengaruh.

Antonio Gramsci mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui jabatan dan institusi negara. Kekuasaan juga bekerja melalui penerimaan, persetujuan dan pengakuan masyarakat. Karena itu, mempertahankan pengaruh setelah tidak lagi berkuasa membutuhkan cara yang baru untuk menjaga legitimasi di ruang publik.

Karena itu, saya tidak ingin terjebak pada perdebatan siapa yang pantas menerima gelar adat. Yang perlu didiskusikan adalah ketika gelar adat itu hadir diatas panggung politik, apakah adat dan budaya tetap milik masyarakat atau mulai berubah menjadi instrument legitimasi kekuasaan? Sebab, ketika simbol adat digunakan untuk memperkuat citra politik, yang terjadi adalah perubahan fungsi secara simbolik.

Demokrasi membutuhkan gagasan

Safari politik dapat diartikan bukan sekedar perjalanan seorang mantan presiden. Safari politik yang dilakukan adalah cara menjaga hubungan dengan publik, mempertahankan popularitas, dan memperkuat jejaring politik. Gelar adat yang diberikan dalam agenda safari akan memberi kesan pengakuan dan pengaruh yang masih dimiliki.

Persoalan utama dari safari politik bukan pada tingginya antusiasme yang hadir, bukan pada siapa yang menerima dan memberikan gelar. Persoalan yang lebih penting adalah apa gagasan besar yang dibawa kepada masyarakat. Masyarakat harusnya tidak membutuhkan popularitas. Yang dibutuhkan adalah gagasan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, Propinsi NTT tercatat memiliki angka kemiskinan yang tinggi, ketimpangan antarwilayah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, ekonomi yang makin sulit dan mutu pendidikan yang tertinggal dari daerah lain.

Safari politik seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan dengan kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar panggung untuk menunjukkan popularitas. Demokrasi membutuhkan gagasan daripada gelar atau simbol. Sebab politik harusnya melahirkan program daripada sekedar simbol.

Keberhasilan safari politik harusnya tidak dilihat dari padatnya masyarakat yang berkumpul atau tingginya antusiasme pengunjung. Sebab keramaian tidak selalu identik dengan dukungan politik. Kehadiran masyarakat mungkin saja karena rasa ingin tahu, ini berada di keramaian, karena hiburan, atau bahkan karena mobilisasi massa. Ketika media sibuk memotret jumlah orang yang hadir, berisiko melupakan persoalan yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Sebab, yang dibutuhkan sebenarnya tawaran ide atau gagasan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Angka kemiskinan yang tinggi tidak bisa ditutupi dengan tingginya angka survey elektabilitas.

Kita tidak akan kembali ke masa kerajaan seperti dahulu, tetapi bisa saja kita sedang menyaksikan bentuk baru politik kerajaan di dalam demokrasi, kekuasaan diperoleh melalui pemilu, tetapi pengaruh dipelihara melalui simbol, gelar, jaringan, patronase dan keluarga.

Penutup

Politik memang selalu mencari panggung, sementara budaya seharusnya menunjukkan identitas. Keduanya sudah pasti beririsan, sebab politik dan budaya tidak pernah terpisah. Persoalan muncul ketika budaya kehilangan makna karena sibuk melayani kebutuhan panggung politik daripada menjaga identitas.

Dalam sepak bola, strategi pelatih dapat berubah pada dua kondisi, yaitu untuk mempertahankan keunggulan atau untuk mencetak gol saat mengalami kebuntuan. Ketika strategi tiba-tiba berubah, penonton biasanya bertanya, apakah ini strategi kemenangan atau tanda kepanikan? Pelatih akan berupaya memenangkan pertandingan dengan memasukkan pemain pengganti, mengubah formasi, bahkan meminta pemain untuk berpindah posisi.

Politik juga perlu strategi. Saat citra lama mulai kehilangan daya tarik, gaya baru akan coba dimainkan. Yang dahulu tampil sederhana dan merakyat, sekarang malah membutuhkan panggung lebih besar, gelar secara adat, dan simbol sebagai kehormatan. Mungkin ini strategi baru dalam politik, akan tetapi perubahan strategi juga dapat dibaca sebagai tanda bahwa strategi lama mengalami kebuntuan atau sedang berusaha mengamankan kemenangan. Sebab, jika popularitas masih tinggi, mengapa perlu tambahan legitimasi melalui gelar secara adat atau budaya? Jika citra lama masih populer, mengapa harus memakai makna secara simbolik?

Politik boleh berganti strategi, sedangkan budaya harus tetap menjaga identitas. Karena poliitk mencari panggung untuk memperoleh pengaruh, sedangkan budaya hadir untuk menjaga jati diri. Panggung politik akan selalu berubah mengikuti perkembangan, tetapi budaya harus tetap menjadi warisan identitas masyarakat. (*)