Maumere, RakyatNTT.ID – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut JK, setelah kebutuhan dasar masyarakat pada masa tanggap darurat terpenuhi, perhatian harus segera diarahkan pada pembangunan kembali rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Hal tersebut disampaikan JK saat mengunjungi posko pengungsian gempa di Gelora Samador dan Posko BPBD Kabupaten Sikka, Maumere, Jumat (28/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, JK didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Sekretaris Jenderal PMI AM Fachir, perwakilan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), serta sejumlah Pengurus PMI Pusat.

JK: Tanggap Darurat Harus Dilanjutkan Rekonstruksi

JK mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana karena berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

Namun, ia menilai kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, khususnya gempa dan tsunami, terus mengalami peningkatan.

Menurut JK, pengalaman tsunami Aceh pada 2004 menjadi salah satu momentum yang membuat masyarakat semakin memahami pentingnya menyelamatkan diri ketika terjadi bencana.

“Sekarang sikap masyarakat sudah berubah. Begitu ada gempa, masyarakat yang tinggal di pinggir pantai langsung mencari tempat yang lebih tinggi. Itu sebabnya korban tidak banyak terjadi karena kesadaran masyarakat sudah meningkat,” ujar JK.

Meski demikian, JK mengingatkan gempa memiliki dampak yang berbeda dibandingkan sejumlah bencana lainnya karena dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan rumah warga.

Ia menegaskan, setiap korban bencana tetap harus mendapatkan perhatian, meskipun jumlah korban tidak besar.

“Namanya gempa tetap punya korban. Satu orang pun tetap korban,” katanya.

JK menjelaskan, penanganan bencana pada dasarnya terbagi dalam dua tahapan utama, yakni tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada masa tanggap darurat, pemerintah dan organisasi kemanusiaan harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan kesehatan.

“Kalau tiga hal ini terpenuhi, unsur tanggap darurat sudah berjalan. Setelah itu masuk tahap rekonstruksi,” jelasnya.

Pembangunan Rumah jadi Tantangan Utama

Setelah kebutuhan darurat terpenuhi, JK menilai tantangan terbesar adalah membangun kembali rumah warga yang mengalami kerusakan.

Menurut dia, proses tersebut membutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak singkat sehingga pemerintah tidak dapat bekerja sendirian.

Karena itu, JK mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi hingga organisasi kemanusiaan.

Ia juga mendorong penerapan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah warga terdampak.

“Pemerintah bisa menyiapkan bahan, kemudian masyarakat ikut bekerja membangun kembali rumahnya. Ini seperti yang pernah dilakukan di Yogyakarta setelah gempa,” ujarnya.

JK mencontohkan penanganan pascagempa di Yogyakarta. Saat itu, pemerintah menyediakan bahan bangunan, sementara masyarakat bersama mahasiswa dari bidang teknik ikut membantu proses pembangunan rumah.

Selain itu, warga juga mendapatkan dukungan biaya kerja sehingga tetap memiliki penghasilan selama proses pemulihan berlangsung.

JK: Pengungsi Jangan Hanya Menunggu Bantuan

JK menegaskan masyarakat terdampak bencana harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan.

Menurutnya, keterlibatan warga bukan hanya mempercepat pembangunan kembali rumah, tetapi juga membantu masyarakat mempertahankan aktivitas ekonomi selama masa rehabilitasi.

“Jangan sampai pengungsi hanya duduk menunggu. Mereka harus bekerja dan terlibat dalam membangun kembali kehidupannya,” tegas JK.

Konsep tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi bagian utama dalam proses pemulihan pascabencana.

PMI akan Data Kebutuhan Material

Untuk mendukung rekonstruksi di NTT, JK mengatakan PMI akan melakukan pendataan terhadap kebutuhan material yang paling diperlukan masyarakat.

Beberapa material yang menjadi perhatian antara lain seng, semen, serta berbagai perlengkapan pembangunan rumah.

Pendataan tersebut akan dilakukan berdasarkan survei di lapangan sehingga bantuan material dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing warga terdampak.

“PMI bisa membantu membeli seng atau bahan yang dibutuhkan. Nanti kita lihat apa yang paling banyak diperlukan, lalu kita tawarkan kepada pihak-pihak yang ingin membantu,” kata JK.

JK juga mendorong penggunaan material bangunan yang tersedia di daerah. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya lokal dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus mengurangi biaya distribusi.

“Kalau ada bahan di sini, gunakan yang ada di sini. Tidak perlu semuanya didatangkan dari luar karena ongkosnya lebih mahal,” ujarnya.

Target Rekonstruksi Rumah Rampung Enam Bulan

JK menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa di NTT dapat dilakukan dalam waktu sekitar enam bulan.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan keterlibatan berbagai unsur, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, relawan, dan organisasi kemanusiaan.

Ia berharap pengalaman penanganan bencana di daerah lain dapat menjadi pembelajaran dalam mempercepat pemulihan masyarakat NTT.

Menurut JK, proses pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dan kehidupannya secara normal.

“Bencana adalah persoalan kemanusiaan. Semua agama mengajarkan untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Itulah harapan kita,” pungkas JK.

Dorongan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa di NTT, sekaligus memastikan proses pembangunan kembali rumah warga dilakukan secara gotong royong, tepat sasaran, dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. (*/rnc)