Kedua, Melki Laka Lena meminta agar Sekda bisa memastikan kebijakan bisa menjadi tindakan. Sebab birokrasi harus mampu menyelesaikan persoalan, visi dan program pemerintah harus menjadi kegiatan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Ketiga, Melki meminta untuk menghadirkan birokrasi yang cepat dan akuntabel. Rakyat tidak boleh terlalu lama menunggu ketika menghadapi bencana, kemiskinan atau masalah pembangunan apapun.

“Perangkat daerah harus hadir dengan solusi real dan berdampak. Kita harus bekerja cepat, tapi harus berpayung pada aturan. Berani ambil mengambil keputusan, tapi harus bertanggungjawab,” tegasnya.

Keempat, Melki meminta Sekda untuk menaga integritas dalam menjalankan tugas. Terlebih saat ini NTT mendapat alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar dari pusat untuk penanganan bencana.

Kelima, Gubernur meminta Sekda untuk bangun birokrasi yang adaptif dan inovatif. Menurutnya, dunia berubah, teknologi berubah, masyarakat berubah, maka cara pemerintah bekerja juga harus berubah.

“Kita harus mempercepat digitalisasi pemerintahan, memperkuat penggunaan data, membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Di akhir sambutan, Gubernur Melki kembali mengingatkan Fransiskus Sales Sodo untuk menjaga amanah dan integritas.