Ende, RakyatNTT.ID – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Ende, Rabu (26/8/2026).

Pelayanan tersebut dipusatkan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kecamatan Nangapanda dan Kecamatan Maurole.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengerahkan tim pelayanan untuk mendatangi wilayah-wilayah yang terdampak gempa di Flores, termasuk Kabupaten Ende.

Langkah ini menjadi bagian dari respons tanggap darurat pemerintah untuk membantu masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat bencana.

Layanan Jemput Bola untuk Warga Terdampak Gempa

Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan dengan sistem jemput bola dan pembukaan posko pelayanan di wilayah terdampak.

Melalui skema tersebut, warga tidak perlu menunggu hingga kondisi pelayanan pemerintahan kembali normal untuk mengurus dokumen kependudukan yang hilang atau rusak.

Sejumlah dokumen dapat diterbitkan atau diganti melalui layanan tersebut, antara lain KTP-el, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Teguh menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan harus tetap berjalan meskipun masyarakat sedang berada dalam situasi darurat.

“Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami gangguan,” ujar Teguh Setyabudi.

Enam Tim Dukcapil Dikerahkan ke Tujuh Kabupaten

Ditjen Dukcapil Kemendagri mengerahkan enam tim pelayanan ke tujuh kabupaten yang terdampak gempa di Pulau Flores.

Ketujuh daerah tersebut yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

Pelayanan dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 27 Agustus 2026.

Pengerahan tim tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan administrasi kependudukan masyarakat yang terdampak bencana.

Dokumen kependudukan memiliki peran penting bagi warga terdampak karena diperlukan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, termasuk bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai keperluan administrasi lainnya.

Bupati Ende Apresiasi Layanan Jemput Bola

Bupati Ende, Yoseph Tote Badeoda, turut memantau langsung kegiatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak gempa.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri yang telah menghadirkan pelayanan jemput bola di tengah masyarakat.

Menurutnya, kehadiran langsung tim Dukcapil sangat membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat gempa.

“Pemerintah Kabupaten Ende menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri atas pelayanan sistem jemput bola pascagempa. Kehadiran langsung tim Dukcapil di tengah masyarakat sangat membantu warga yang dokumen kependudukannya hilang maupun rusak akibat bencana,” kata Yoseph.

Ia menilai pelayanan tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam memastikan hak-hak administrasi masyarakat tetap terpenuhi, khususnya dalam situasi darurat.

Warga Bisa Urus Dokumen Secara Cepat dan Gratis

Pemerintah Kabupaten Ende berharap keberadaan posko pelayanan Dukcapil dapat membantu masyarakat memperoleh kembali dokumen identitas secara cepat, mudah, dan gratis.

Dokumen yang diterbitkan kembali tersebut menjadi modal penting bagi warga untuk mengakses berbagai program dan layanan publik pascabencana.

Selain untuk keperluan administrasi, dokumen kependudukan juga dapat mendukung proses pendataan masyarakat terdampak serta penyaluran bantuan pemerintah.

Pemerintah berharap pelayanan administrasi kependudukan pascagempa tidak hanya membantu warga mengatasi persoalan dokumen yang hilang atau rusak, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat Kabupaten Ende secara menyeluruh.

Melalui pelayanan jemput bola tersebut, pemerintah memastikan hak administrasi setiap warga tetap terlindungi meskipun masyarakat tengah menghadapi dampak bencana gempa bumi. (rnc16)