Kedua, BNPB meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Unsur TNI dan Polri diminta dioptimalkan sebagai komandan satgas di lapangan. Keberadaan posko dinilai penting untuk memastikan seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, hingga distribusi bantuan berada dalam satu komando.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” ujar Suharyanto.

Posko Nasional Dibuka di Labuan Bajo dan Maumere

Ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.

Dua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat koordinasi dan penanganan bencana di Flores bagian barat hingga timur.

Posko di Maumere akan mendukung penanganan di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” katanya.

Posko Logistik Nasional Dibuka di Halim

Keempat, BNPB mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.