Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah kondisi infrastruktur jalan menuju lahan pertanian yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penanganan memadai. Akses jalan yang buruk disebut masih menghambat aktivitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan pertanian.

KOnpers FKKH undana-1
Baca Juga:Aliansi Dokter NTT Bersatu Kawal Kasus dr. Icha, Desak Bentuk Tim Independen dan Perlindungan Tenaga Kesehatan

Selain itu, sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga dinilai belum memperoleh penyelesaian secara optimal.

Warga Sudah Menyampaikan Keluhan kepada Bupati Kupang

Justus mengungkapkan bahwa berbagai persoalan tersebut sebenarnya telah disampaikan langsung kepada Bupati Kupang pada 15 Juni 2026 saat kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang berlangsung di Kantor Camat Fatuleu Barat.

Iklan

Dalam kesempatan itu, masyarakat juga menyoroti laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa Poto yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Baca Juga:Kasus Kematian dr. Icha Diusut, Ketua Perindo NTT Minta Polisi Tegas dan Transparan

Saat bertemu Bupati Kupang, warga menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:

  • Mendesak Dinas PMD dan Bupati Kupang segera menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Kepala Desa Poto.
  • Meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengambil alih penanganan persoalan LPJ Kepala Desa Poto agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
  • Meminta Pemerintah Kabupaten Kupang memberikan perhatian terhadap pembangunan Posyandu Cempaka I yang hingga kini dinilai belum terealisasi secara optimal.

Warga Nilai Kepemimpinan Desa Perlu Dievaluasi

Lebih lanjut, Justus menilai kepemimpinan Kepala Desa Poto sudah tidak lagi memenuhi harapan masyarakat.