Labuan Bajo, RakyatNTT.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai langkah strategis menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu (22/7/2026).

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw, serta dihadiri anggota Komisi V DPR RI, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, jajaran Pemerintah Provinsi NTT, dan sejumlah kementerian serta lembaga mitra kerja Komisi V.

Iklan

PON 2028 jadi Momentum Percepat Pembangunan

Dalam sambutannya, Johni Asadoma menegaskan bahwa penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar di NTT bersama NTB dan DKI Jakarta merupakan peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Menurutnya, penyelenggaraan pesta olahraga nasional membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, mulai dari venue pertandingan, stadion, akses transportasi, hingga fasilitas penunjang yang memenuhi standar nasional dan internasional.

“Besar harapan kami, diskusi dan pendalaman pada sore hari ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan, penganggaran, dan program kerja konkret yang berpihak pada percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur,” ujar Johni Asadoma.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTT siap berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan.

“Kami siap bekerja sama secara kolaboratif dengan seluruh kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V demi terwujudnya infrastruktur yang handal dan berkeadilan,” tambahnya.

Bahas Infrastruktur Strategis dan Keselamatan Transportasi

Selain membahas kesiapan PON 2028, forum tersebut juga membicarakan pembangunan infrastruktur strategis di NTT, meliputi sektor transportasi, sumber daya air, permukiman, hingga peningkatan konektivitas antarwilayah.

Hadir dalam pertemuan itu perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa pihaknya juga memberikan perhatian serius terhadap keselamatan transportasi laut, khususnya di kawasan wisata Labuan Bajo.

Menurutnya, sejumlah kecelakaan kapal wisata yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi perhatian bersama.

“Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas melalui penguatan pengawasan terhadap kelaikan kapal, pemeriksaan mesin dan struktur kapal, kelengkapan alat keselamatan, keakuratan manifest digital, serta peningkatan kompetensi nahkoda dan anak buah kapal dalam penanganan keadaan darurat,” tegasnya.

Usulkan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian

Menanggapi pembahasan tersebut, Johni Asadoma mengusulkan adanya rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Komisi V DPR RI, Pemerintah Provinsi NTT, NTB, dan DKI Jakarta.

Menurutnya, koordinasi berkala diperlukan agar seluruh tahapan persiapan PON XXII Tahun 2028 dapat dipantau secara optimal.

Di akhir pertemuan, Johni menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas pelaksanaan kunjungan kerja di Manggarai Barat dan berharap berbagai usulan pembangunan yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTT mendapat dukungan pemerintah pusat.

Sementara itu, Andi Iwan Darmawan Aras memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi V DPR RI dan diteruskan kepada pimpinan DPR RI sebagai bahan tindak lanjut pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur. (*/rnc)