“Besar harapan kami, diskusi dan pendalaman pada sore hari ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan, penganggaran, dan program kerja konkret yang berpihak pada percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur,” ujar Johni Asadoma.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTT siap berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan.

“Kami siap bekerja sama secara kolaboratif dengan seluruh kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V demi terwujudnya infrastruktur yang handal dan berkeadilan,” tambahnya.

Iklan

Bahas Infrastruktur Strategis dan Keselamatan Transportasi

Selain membahas kesiapan PON 2028, forum tersebut juga membicarakan pembangunan infrastruktur strategis di NTT, meliputi sektor transportasi, sumber daya air, permukiman, hingga peningkatan konektivitas antarwilayah.

Hadir dalam pertemuan itu perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa pihaknya juga memberikan perhatian serius terhadap keselamatan transportasi laut, khususnya di kawasan wisata Labuan Bajo.