Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengintensifkan upaya mempercepat pembangunan infrastruktur melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut dari berbagai pembahasan sebelumnya, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma kembali melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) RI, Ayodhia G. L. Kalake, di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai usulan prioritas pembangunan jalan, jembatan, hingga penguatan konektivitas antardaerah di Provinsi NTT yang diharapkan dapat segera memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Audiensi turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT Benyamin Nahak, jajaran Kemenko IPK, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi jalan, jembatan, sumber daya air, kawasan permukiman, konektivitas, dan pembiayaan pembangunan.

Johni Asadoma Bawa Aspirasi Seluruh Kabupaten dan Kota di NTT

Dalam pertemuan tersebut, Johni Asadoma menegaskan dirinya hadir membawa aspirasi pembangunan dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste, meningkatkan pelayanan dasar, mendukung sektor pariwisata, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami datang kembali membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan,” ujar Johni.

Ia menjelaskan seluruh usulan yang diajukan telah melalui proses penyaringan dan memenuhi Readiness Criteria (RC) sehingga secara teknis siap untuk ditindaklanjuti.

Pemprov NTT Ajukan 19 Ruas Jalan Strategis dan 7 Jembatan

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis secara nasional.

Selain memperkuat konektivitas kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste, pembangunan tersebut juga mendukung pengembangan kawasan pariwisata strategis nasional, ketahanan pangan, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Namun demikian, tantangan pembangunan di NTT masih cukup besar akibat kondisi geografis kepulauan, topografi pegunungan, tingginya risiko bencana, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov NTT menawarkan enam strategi percepatan pembangunan yang dibagi dalam dua pilar utama.

Pilar pertama berfokus pada percepatan pembangunan jalan provinsi, pembangunan jembatan strategis, dan rehabilitasi infrastruktur pascabencana.

Sedangkan pilar kedua menitikberatkan pada dukungan pembiayaan melalui APBN, penyelesaian persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan, serta percepatan alih status ruas jalan provinsi strategis menjadi jalan nasional.

Sebagai bagian dari usulan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mengajukan:

  • 19 ruas jalan strategis di 19 kabupaten sepanjang sekitar 348 kilometer dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1,544 triliun.
  • Tujuh jembatan strategis dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp105,13 miliar.

Prioritas pembangunan diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah daratan Timor yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, memulihkan infrastruktur pascabencana di Flores dan Alor, serta meningkatkan akses menuju kawasan pariwisata dan sentra produksi di Sumba, Rote Ndao, dan Sabu Raijua.

Pemerintah Pusat Siap Kawal Usulan Infrastruktur NTT

Menanggapi pemaparan tersebut, Sekretaris Kemenko IPK RI Ayodhia G. L. Kalake memberikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Provinsi NTT yang dinilai telah menyiapkan usulan secara matang dengan dukungan dokumen teknis dan prioritas yang jelas.

Ia menegaskan Kemenko IPK siap mengoordinasikan pembahasan lintas kementerian agar seluruh usulan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi hari ini, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui rapat-rapat teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya. Meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, kami akan tetap berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di NTT dapat terus berjalan,” tegas Ayodhia.

Ia juga menilai enam strategi percepatan pembangunan yang disusun Pemprov NTT telah sejalan dengan arah pembangunan nasional sehingga layak mendapatkan perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Fokus Jalan Nasional, Irigasi hingga Kawasan Perbatasan

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat juga menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal sejumlah program strategis di NTT, di antaranya pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, pengembangan kawasan perbatasan Motaain, pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah, pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pembangunan jembatan strategis, hingga pengembangan kawasan permukiman dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

Selain itu, pemerintah pusat memberikan sejumlah masukan teknis agar proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat, seperti penyempurnaan Detailed Engineering Design (DED), kelengkapan dokumen lingkungan, data teknis, serta pemenuhan standar untuk usulan alih status jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Sinergi Pusat dan Daerah jadi Kunci Pemerataan Pembangunan

Menutup audiensi, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan pembangunan di NTT.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan di provinsi kepulauan tersebut.

“Kami optimistis, dengan dukungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama kementerian teknis, berbagai usulan prioritas yang kami sampaikan dapat segera direalisasikan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi membuka akses ekonomi masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pelayanan dasar, mempercepat penurunan kemiskinan, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat NTT,” pungkas Johni Asadoma. (*/rnc)